Divisinews.online, Opini – Baru baru ini sedang ramai jadi bahan perbincangan terkait bocornya Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BSSN, Polri dan juga PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma). Diketahui data tersebut bocor melalui situs darkweb BREACHFORUMS.ST sejak kamis Kamis (20/6/2024).
Jenis virus yang menyerang berupa Ransomware yang menyerang sistem keamanan Pusat Data Nasional (PDN) sehingga menyebabkan data tersebut bocor yang kemudian dijual sejumlah 2BTC (Bitcoin) / (USD121,000) atau jika di rupiahkan sebesar IDR 1.985.852.000 oleh salah satu akun yang bernama APTIKAKOMINF yang mana data yang dijual pada situs tersebut berupa data-data pribadi meliputi NIK, detail rekening perbankan, nomor rekening, data keluarga, hingga data-data penting pemerintah di indonesia termasuk ±400 institusi pemerintah yang mencakup wilayah 15 provinsi, 148 kabupaten, dan 48 kota.
Tentu hal tersebut bisa menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat indonesia dan pemerintahan indonesia dalam menjaga keamanan negara, data tersebut bisa saja digunakan berbagai kriminial dari seluruh dunia untuk melakukan berbagai tindakan kejahatan kepada seluruh masyarakat indonesia.
Sistem Ransomware yang digunakan adalah varian ransomware LockBit 3.0. ransomware adalah jenis malware atau program berbahaya yang bila terinstal dapat mengunci file atau gawai seperti komputer dan ponsel pintar. Bila ingin mendapat sandi untuk membuka kuncinya, korban biasanya diminta untuk membayar sejumlah uang.
Sementara itu, secara khusus ransomware LockBit biasanya tak sekadar mengunci file yang ada, tapi juga mencurinya. Hal ini di perparah dengan tidak adanya back-up data dari beberapa instansi pemerintah di indonesia.
Berdasarkan sumber artikel https://www.kominfo.go.id/details/siaranpers total PAGU anggaran kementerian kominfo sejak 2021-2024 total keseluruhan sebesar ±77,721 Trilliun Rupiah yang mungkin perlu di kaji ulang untuk anggaran tersebut agar juga lebih memfokuskan untuk keamanan cyber negara dikarenakan banyaknya data pemerintahan yang bocor pada website BREACHFORUMS.ST.
Beberapa data pemerintahan INDONESIA yang bocor pada situs BREACHFORUMS.ST antara lain:
– Data Badan Intelijen Strategis Indonesia (24/06/2024) oleh akun MoonzHaxor,
– Data DUKCAPIL (07/2023) yang memuat data nama, NIK, nomor KK, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, nomor akta lahir/nikah, dan lainnya, Data BPJS dan Kemenhub oleh Hacker_Mail,
– Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 KPU oleh Jimbo (11/2023)
– Data pengguna PLN oleh Loliyta (18/08/2023)
– Data INAFIS (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System) oleh MoonzHaxor (22/06/2024)
– Data dokumen rahasia presiden oleh Bjorka (09/09/2022)
– Data pengguna KAI COMMUTER oleh rednetiz (30/06/2024)
– Data nasabah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) oleh NexusxHaxor
dan lain sebagainya.
Melihat banyak sekali data yang sudah diretas dan dijual , dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak celah dan masih lemahnya sistem keamanan cyber indonesia.
Sebagai mahasiswa hukum yang kritits kami menghimbau kepada seluruh jajaran intansi pemerintah agar perlu membangun hukum yang lebih komprehensif terhadap kejahatan cyber internasional di indonesia, kami juga menghimbau kepada pemerintah agar dapat menyematkan pasal-pasal yang lebih detail terkait untuk mengatur “back-up data” , “spesifikasi server” , “Spesifikasi keamanan digital seperti antivirus atau firewall” , dan lain sebagainya yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi resiko ketika terjadinya tindak kejahatan peretasan ini. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh pemerintahan terkait agar dapat menambah titik fokus terhadap “keamanan sistem cyber” dan juga tidak terlalu menitik pusatkan fokus terhadap “pembangunan” demi tercipta nya rasa aman seluruh lapisan masyarakat indonesia.
