Divisinews.com | Lebak – Ikatan Mahasiswa Lebak (IMALA) soroti keras kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak yang dianggap keliru dalam menetapkan prioritas pembangunan. Di tengah kondisi infrastruktur jalan rusak parah di sejumlah titik, tentu membahayakan keselamatan warga. Mirisnya, Pemkab Lebak justru lebih memilih kucurkan anggaran hingga Rp,8.000.000.000,- (Delapan Miliar Rupiah) untuk penataan ulang Alun-Alun Rangkasbitung.
Ketua PP IMALA, Ridwanul Maknunah, menyatakan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan kurangnya kepeka’an pemerintah terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Ini katanya Sabtu 19 April 2025.
“Kami dari Ikatan Mahasiswa IMALA, mempertanyakan logika anggaran Pemkab Lebak. Mengapa taman yang masih layak kabarnya akan direnovasi dengan anggaran miliaran rupiah, sedangkan jalan yang setiap hari dilalui masyarakat seolah dibiarkan rusak tanpa perbaikan,”tegas Ridwan.
Sebelumnya, IMALA mengkritisi metode perbaikan jalan yang hanya menggunakan paving block, bukan hotmix. Hal ini terjadi di sejumlah titik seperti ruas jalan Gunung Kencana, Lewidamar, dan Jalan Siliwangi Rangkasbitung. Meski perbaikan telah berlangsung selama empat bulan, hingga kini belum ada peningkatan mutu infrastruktur yang signifikan.
“Kami melihat ada ketidaksesuaian penggunaan paving block pada ruas jalan utama. Ini bukan trotoar, melainkan jalur utama transportasi yang membutuhkan konstruksi kuat dan tahan lama. Apakah harus ada korban jiwa dulu di jalan berlubang, baru pemerintah sadar dan bertindak,”ujarnya.
Justru Pemerintah berdalih bahwa pengguna’an paving block merupakan solusi cepat saat musim hujan. Namun, IMALA menilai alasan tersebut tidak bisa menjadi pembenaran atas lambannya penanganan secara permanen. Pasalnya, banyak ruas jalan lain bahkan tidak mendapatkan penanganan sama sekali, justru diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat.
“Warga sudah bayar pajak, tapi masih harus urunan tambal jalan. Ini bukan sekadar masalah pembangunan, ini soal keadilan. Pemerintah tidak bisa terus-menerus lepas tangan,”katanya.
Kondisi geografis Kabupaten Lebak yang terdiri dari daerah berbukit dan wilayah terpencil semestinya dijadikan acuan untuk mempercepat pembangunan akses transportasi yang aman dan nyaman, bukan malah diabaikan. Jalan yang baik bukan hanya mempermudah mobilitas, tapi juga menyangkut nyawa dan aktivitas ekonomi warga desa.
IMALA juga menyoroti janji politik Bupati Hasbi Jayabaya dan Wakil Bupati Amir Hamzah saat kampanye yang menyebut akan membangun konektivitas antar desa dan sarana publik yang merata. “Kami menuntut komitmen. Janji kampanye bukan sekadar formalitas lima tahunan. Ini soal tanggung jawab terhadap rakyat,”tandas Ridwan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR) Lebak diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengedepankan skala prioritas berbasis kebutuhan riil masyarakat. Perbaikan infrastruktur jalan harus menjadi fokus utama, bukan justru disalip oleh proyek kosmetik yang minim urgensi.
IMALA menekankan bahwa kritik ini bukan bentuk oposisi tanpa dasar, melainkan dorongan agar Pemkab Lebak lebih peka, tanggap, dan hadir secara nyata dalam menyelesaikan persoalan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
“Jika jalan rusak dibiarkan, nyawa masyarakat dipertaruhkan. Apakah kita harus menunggu jatuhnya korban terlebih dahulu, baru anggaran jalan realisasi, jangan sampai pembangunan hanya berhenti di tataran simbolik,” tutup Ridwan.
