Divisinews.com, Bandung – Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Wilayah Jawa Barat mengecam keras keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menghapus dana hibah untuk pondok pesantren dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Bendahara IPNU Jawa Barat, Azaz Fauzan, menilai kebijakan tersebut sangat merugikan pondok pesantren dan bertentangan dengan komitmen pembangunan pendidikan agama di Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa penghapusan dana hibah akan berdampak buruk terhadap ribuan pesantren yang mengandalkan bantuan tersebut untuk operasional dan pendidikan para santri.
“IPNU Jawa Barat dengan tegas menolak kebijakan ini. Pondok pesantren telah berkontribusi besar dalam pendidikan dan pembentukan karakter bangsa. Menghapus dana hibah berarti menghambat perkembangan pesantren dalam memberikan pendidikan terbaik bagi generasi muda,” ujar Azaz.
Azaz juga menyayangkan keputusan yang diambil tanpa dialog atau musyawarah dengan pihak pondok pesantren, sehingga dinilai sepihak dan mengabaikan kebutuhan nyata di lapangan. Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap sektor pendidikan agama yang telah lama berkontribusi melahirkan generasi penerus bangsa.
IPNU Jawa Barat menegaskan akan terus memperjuangkan pembatalan atau revisi atas kebijakan tersebut demi keberlangsungan pendidikan pesantren dan kesejahteraan umat.
“Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus mengawal kebijakan ini dan memastikan pondok pesantren tetap mendapatkan dukungan yang mereka perlukan,” pungkas Azaz.
