Divisinews.com,Sukabumi – Warga Kampung Bojonggaling, Desa Bojonggaling, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, dibuat geram oleh aktivitas pembangunan sumur bor yang dinilai sarat kejanggalan. Proyek yang seharusnya menjadi solusi untuk kebutuhan air justru menjadi sumber kecurigaan warga. Tanpa papan nama, tanpa standar keselamatan, dan hasil kerja yang asal-asalan—semua mengarah pada satu dugaan: ini proyek siluman.
Di tengah keterbatasan air bersih, proyek ini seharusnya menjadi harapan. Namun yang terlihat justru praktik yang terkesan sembunyi-sembunyi. Tak ada papan informasi kegiatan, yang artinya publik sama sekali tidak tahu siapa pelaksana proyek, dari mana dananya, berapa besar biayanya, atau kapan selesainya. Ini jelas pelanggaran terhadap prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Jelas-jelas ini proyek pakai uang rakyat, tapi seperti proyek hantu. Tidak ada papan nama, tidak ada penjelasan, kerja pun semaunya. Ini penghinaan terhadap warga,” tegas seorang warga yang enggan disebutkan namanya, pada Kamis (8/5/2025).
Yang lebih mencengangkan, proyek ini juga mengabaikan total keselamatan kerja. Tidak ada rambu peringatan, tidak ada alat pelindung diri, dan lokasi dibiarkan terbuka begitu saja. Padahal, keselamatan kerja bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban hukum yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang K3 dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Hasil pekerjaan pun jauh dari kata layak. Warga melihat langsung bagaimana pengerjaan dilakukan asal jadi, dengan kualitas yang dipertanyakan. Alih-alih menjawab kebutuhan air masyarakat, proyek ini justru dikhawatirkan hanya akan menyisakan masalah baru.
Ironisnya, ketika dimintai klarifikasi, tidak satu pun pihak yang bertanggung jawab bersedia angkat bicara. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bungkam, dan pelaksana proyek tak bisa dihubungi. Ketertutupan ini makin memperkuat dugaan bahwa proyek ini dijalankan di luar mekanisme resmi, tanpa pengawasan, dan penuh potensi penyimpangan.
“Mau sampai kapan proyek abal-abal seperti ini dibiarkan? Ini bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Pemerintah daerah harus turun tangan, jangan cuma diam!” kecam warga lainnya.
Warga kini menuntut Dinas PUPR Kabupaten Sukabumi segera bertindak tegas. Audit harus dilakukan, pelanggaran harus diungkap, dan pelaku harus disanksi. Bila perlu, seret ke ranah hukum.
“Kalau pemerintah daerah masih punya nyali dan nurani, bersihkan proyek-proyek siluman seperti ini. Jangan biarkan uang rakyat dirampok dengan cara-cara kotor!” tutup warga dengan suara lantang
(Tim).
