DivisiNews.com, Sorong – Terkait dugaan aktivitas perusahaan kayu ilegal PT. Rotua milik Labora Sitorus, Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi wartawan pada Sabtu (07/06/2025) di Hotel Swiss-Belhotel Sorong, Papua Barat Daya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Wilayah Papua Barat Daya, Dedi, menyampaikan keprihatinannya terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan kayu ilegal yang menurutnya dapat merusak tatanan ekonomi daerah maupun nasional.
“Pak Bahlil harus segera mencabut izin perusahaan kayu ilegal milik Sitorus. Apalagi jika benar terbukti bahwa perusahaan tersebut menampung kayu-kayu ilegal. Jangan dibiarkan, ini bisa merusak ekosistem dan perekonomian daerah,” ujar Dedi kepada wartawan.
Dedi juga menegaskan pentingnya koordinasi antara media dan pemerintah dalam mengusut keberadaan perusahaan yang diduga ilegal. Ia meminta rekan-rekan wartawan agar berani melakukan konfirmasi langsung kepada kementerian terkait, khususnya Kementerian Investasi.
“Seharusnya, teman-teman media mengonfirmasi langsung kepada Pak Bahlil terkait dugaan aktivitas perusahaan ilegal itu. Media punya peran penting dalam mengawasi dan menyuarakan hal-hal seperti ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa tidak ada larangan peliputan oleh media sejauh ini, terutama sejak awal tahun 2025.
“Kalau ada wartawan yang dihalangi saat meliput atau dikekang dalam menjalankan tugas jurnalistik, segera laporkan ke kami atau ke organisasi pers terkait. Tapi sejauh ini, kami belum menerima laporan adanya pelarangan peliputan sejak awal 2025,” tutupnya.
Pantauan media ini, rombongan Menteri dan anggota DPR RI sebelumnya menggelar pertemuan dan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait di Hotel Swiss-Belhotel Sorong dalam rangka membahas berbagai kegiatan strategis di wilayah Papua Barat Daya.
