Divisinews.com, Muara Enim – Kadiv media Badan penelitian Aset Negara (BAPN), DPC Muara Enim menyoroti sikap Kepala Dinas (Kadis) pemberdayaan perempuan dan anak yang dianggap tidak responsif dan kurang transparan terhadap media.
Kritik ini disampaikan pada (19/01/2026),hari senin , jam 15.00 wib terkait dengan sulitnya awak media mendapatkan konfirmasi dari pejabat publik mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Zulkarnain menegaskan, “pejabat publik harus bersikap terbuka dalam memberikan informasi, bukan justru menghindar ketika dikonfirmasi terkait berbagai persoalan yang mempengaruhi warga apa lagi sekarang lagi marak nya kasus pencabulan anak di bawah umur di duga kurang nya sosialisasi dan pencegahan turun langsung ke masyarakat dari dinas pemberdayaan perempuan dan anak” zul fholta
Ia menyatakan, banyak laporan yang diterima pihaknya dari jurnalis di berbagai daerah di Sumbar yang mengungkapkan kesulitan dalam mendapatkan informasi yang jelas dari pejabat setempat.
Efri yang kerap di sapa layau juga menambahkan”Sikap menghindar dan bungkam saat dikonfirmasi sangat disayangkan. Sebagai pejabat publik, mereka seharusnya memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat,” ujar nya
Lanjut papar layau , keterbukaan dan responsif terhadap media adalah salah satu unsur dalam penerapan prinsip Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.
Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai kebijakan dan program-program pemerintah daerah.
Jika seorang kepala daerah atau Kadis tidak mampu menerima kritik dan masukan dari media, bahkan memilih untuk menghindar, lebih baik mereka mundur dari jabatannya. Jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” tegasnya.
Zulkarnain fholta juga mengingatkan bahwa media berperan sebagai pengawas atau watchdog terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah.
Melalui jurnalistik yang kritis dan objektif, media membantu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.sesui dengan program bupati dan wakil bupati muara Enim membara,tutup nya
Sumber: Rahmad
