Sukabumi, divisinews.com – Pemerintah Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bojonggenteng Tahun Anggaran 2026–2027, bertempat di aula kecamatan, Senin (10/2/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat guna menyusun perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.
Musrenbang tahun ini mengusung tema “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata”, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Saepuloh, SE dari Fraksi Partai Demokrat Komisi IV, unsur Forkopimcam Kecamatan Bojonggenteng, Camat Bojonggenteng, Danramil Parungkuda, Kapolsek Bojonggenteng, Ketua MUI Kecamatan Bojonggenteng, kepala KUA kecamatan bojonggenteng, perwakilan .partai PKS Komisi IV, para kepala desa se-Kecamatan Bojonggenteng, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Camat Bojonggenteng menyampaikan bahwa Musrenbang kecamatan merupakan instrumen penting untuk menyatukan kepentingan pembangunan desa dengan kebijakan pemerintah daerah.
“Musrenbang ini menjadi ruang demokrasi pembangunan, di mana seluruh unsur masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara terbuka agar pembangunan ke depan benar-benar berdampak langsung bagi kesejahteraan warga,” ujar Camat Bojonggenteng.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Saepuloh, SE menyampaikan pandangannya terkait peran politik anggaran dan kebijakan DPRD dalam pembangunan daerah, khususnya di wilayah Bojonggenteng.
“Musrenbang ini harus menjadi dasar politik kebijakan dan politik anggaran DPRD. Aspirasi masyarakat jangan hanya berhenti di forum, tetapi wajib diperjuangkan agar masuk dalam RKPD dan APBD Kabupaten Sukabumi,” tegas Saepuloh.
Ia menekankan bahwa Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi akan konsisten memperjuangkan sektor pertanian dan perikanan sebagai pilar utama ekonomi masyarakat perdesaan.
“Kami di DPRD, khususnya Fraksi Partai Demokrat dan Komisi IV, berkomitmen memperjuangkan anggaran yang berpihak kepada petani, nelayan darat, dan kelompok tani. Program pemberdayaan seperti penebaran benih ikan harus menjadi prioritas kebijakan daerah, bukan sekadar program pendukung,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Saepuloh menilai bahwa penguatan agroindustri dan perikanan merupakan strategi jangka panjang untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran di wilayah pedesaan.
“Jika kebijakan anggaran diarahkan secara konsisten pada penguatan agroindustri dan perikanan rakyat, maka efeknya akan langsung dirasakan masyarakat. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi tentang keberpihakan negara kepada rakyat kecil,” tambahnya.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan pengawasan bersama terhadap pelaksanaan program pembangunan.
“DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan agar setiap program yang disepakati dalam Musrenbang benar-benar dilaksanakan sesuai peruntukannya. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran,” pungkas Saepuloh.
Melalui Musrenbang Kecamatan Bojonggenteng ini, diharapkan lahir kebijakan pembangunan yang responsif, berkeadilan, dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Sukabumi.
