Divisinews.com //Jayapura – Pemerintah Kota Jayapura, Papua, meminta dukungan penuh dari masyarakat adat di wilayah yang akrab disapa “Port Numbay” tersebut untuk turut serta menjaga kelestarian lingkungan dari ancaman aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI).
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menyampaikan bahwa praktik pendulangan emas ilegal masih marak terjadi di sejumlah titik di wilayah Kota Jayapura. Oleh karena itu, ia berharap masyarakat adat dapat berperan aktif melindungi kawasan dari kegiatan yang merusak itu.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat adat untuk bersama-sama melindungi kawasan dari pertambangan ilegal. Ini penting demi melindungi lingkungan, mencegah bencana, dan menjamin keselamatan warga di masa mendatang,” ujar Abisai Rollo di Jayapura, Rabu (22/7).
Menurutnya, Pemerintah Kota Jayapura bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah berkomitmen mengambil langkah-langkah strategis guna mencegah dampak kerusakan lingkungan dan potensi bencana yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan ilegal tersebut.
Abisai Rollo menegaskan bahwa kegiatan pendulangan emas, khususnya di kawasan pinggir jalan dan daerah rawan, harus segera dihentikan. Ia mengingatkan bahwa aktivitas tersebut tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat sekitar.
“Kami tidak ingin ada aktivitas pendulangan emas di wilayah administrasi Kota Jayapura. Aktivitas ini sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah,” tegasnya.
Wali Kota juga menjelaskan bahwa kerusakan lahan akibat kegiatan penambangan ilegal dapat meningkatkan risiko tanah longsor dan bencana alam lainnya, terutama saat curah hujan tinggi melanda wilayah tersebut.
“Jika kerusakan lingkungan terus dibiarkan, maka saat musim hujan tiba, risiko longsor dan bencana akan berdampak langsung kepada masyarakat Kota Jayapura. Ini yang harus kita cegah bersama,” katanya.
Abisai Rollo pun mengimbau masyarakat adat, para kepala kampung, dan pemilik hak ulayat agar tidak memberikan izin atau peluang kepada pihak-pihak yang ingin mengambil atau mengolah tanah untuk kepentingan pendulangan emas.
“Para pemilik hak ulayat dan kepala kampung diharapkan tidak memberi kesempatan kepada siapa pun yang hendak melakukan kegiatan pendulangan emas di tanah adat mereka. Mari kita jaga tanah kita bersama,” pintanya.
Ia menambahkan bahwa koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, serta masyarakat akan terus diperkuat. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya aktivitas penambangan emas ilegal di seluruh wilayah Kota Jayapura.
“Unsur pemerintah dan aparat penegak hukum akan meningkatkan pengawasan terhadap kawasan yang berpotensi menjadi lokasi pendulangan emas. Kami juga mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan,” pungkas Abisai Rollo.
