Example 728x250
Berita

Aliansi Poros Tengah Geruduk Pemkot Pasuruan, Soroti Lambannya Pengurusan Izin PBG hingga satu tahun

82
×

Aliansi Poros Tengah Geruduk Pemkot Pasuruan, Soroti Lambannya Pengurusan Izin PBG hingga satu tahun

Sebarkan artikel ini

divisinews.com // KOTA PASURUAN – Lambannya pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan kembali menuai sorotan. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Poros Tengah menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kota Pasuruan untuk menyuarakan kekecewaan atas sejumlah persoalan birokrasi, khususnya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dinilai berlarut-larut tanpa kepastian.

Dalam aksi tersebut, massa menilai pelayanan perizinan yang seharusnya memberikan kemudahan bagi masyarakat justru menjadi persoalan tersendiri. Sejumlah berkas permohonan PBG disebut belum memperoleh rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pasuruan, meskipun telah diajukan sejak lama.

Aksi yang dikoordinatori Saiful M. Bara tersebut menjadi bentuk protes sekaligus desakan agar Pemkot Pasuruan segera melakukan pembenahan terhadap sistem pelayanan publik.

Dalam orasinya, Saiful menyampaikan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji atau prosedur birokrasi yang tidak jelas ujung penyelesaiannya.

Menurutnya, persoalan perizinan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang adil, transparan, dan profesional.

Selain menyoroti persoalan PBG, Aliansi Poros Tengah Yudi buleng juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Wali Kota Pasuruan.

Pertama, mendesak adanya keterbukaan pemerintah daerah terkait arah kebijakan dan kepastian pelayanan publik. Setiap pengaduan maupun permohonan masyarakat harus memiliki standar tindak lanjut yang jelas, terukur, serta batas waktu penyelesaian.

Kedua, meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk koordinasi antarinstansi. Aliansi menilai tidak boleh ada kepentingan kelompok, konflik kepentingan, maupun praktik pengelompokan internal yang berpotensi menghambat jalannya pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga, mendesak agar pemerintahan dikembalikan pada tujuan utamanya, yakni mengutamakan kepentingan rakyat. Birokrasi harus terbebas dari intervensi kepentingan politik praktis yang dapat memengaruhi profesionalitas aparatur.

Keempat, menuntut jaminan netralitas dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Seluruh aparatur pemerintahan harus bekerja secara objektif dan bertanggung jawab, bukan menjadi alat kepentingan politik maupun kelompok tertentu.

Kelima, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, mudah, transparan, dan tidak diskriminatif. Pemerintah juga diminta membuka ruang pengawasan serta partisipasi masyarakat, termasuk menerima kritik sebagai bagian dari upaya perbaikan pemerintahan.

Edi Ambon menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bertujuan menghambat jalannya pemerintahan. Sebaliknya, aksi dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai amanah dan kepentingan masyarakat.

Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menegaskan bahwa Kota Pasuruan membutuhkan kepemimpinan yang hadir di tengah persoalan masyarakat, berani mengambil keputusan, serta terbuka terhadap kritik dan masukan.

“Kota Pasuruan membutuhkan kepemimpinan yang hadir, berani, terbuka, dan bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menjalankan seremoni,” demikian penegasan dalam pernyataan tertulis Aliansi Poros Tengah.

Massa berharap tuntutan tersebut tidak berhenti sebagai catatan aksi semata. Pemkot Pasuruan diminta segera memberikan respons konkret, terutama menyelesaikan persoalan perizinan PBG yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Bagi aliansi poros tengah, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya terlihat dari program dan kegiatan seremonial, melainkan dari kemampuan birokrasi memberikan pelayanan yang cepat, adil, serta memberikan kepastian kepada masyarakat.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *