divisinews.com // KOTA PASURUAN – Dunia pendidikan di Kota Pasuruan kembali menjadi sorotan menyusul munculnya dugaan tindakan pelecehan seksual, kekerasan fisik, penghinaan, dan intimidasi terhadap sejumlah siswa di SDN Krapyakrejo 1.
Seorang oknum guru berinisial INDR diduga melakukan sejumlah tindakan tidak pantas terhadap peserta didik. Bahkan, berdasarkan keterangan yang dihimpun dari sejumlah wali murid, terdapat sekitar 20 siswa yang mengaku pernah mengalami atau mengetahui perlakuan tersebut.
Persoalan ini disebut bukan kali pertama terjadi. Pada November 2025, oknum guru tersebut dikabarkan pernah membuat pernyataan tertulis di atas meterai yang berisi kesanggupan untuk tidak mengulangi tindakan kekerasan maupun intimidasi terhadap siswa. Namun, setahun berselang, dugaan perbuatan serupa justru kembali mencuat.
Informasi yang disampaikan sejumlah wali murid menyebutkan, dugaan perlakuan tersebut meliputi pemukulan, penghinaan, intimidasi hingga tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual.
Bahkan, beberapa orang tua mengaku anak-anak mereka mengalami ketakutan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, terutama ketika memasuki jadwal mata pelajaran yang diampu oleh guru bersangkutan.
Sejumlah wali murid juga mempertanyakan kebiasaan menutup pintu ruangan dan gorden jendela saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan dari pihak terkait.
Kasus ini mendapat perhatian Ketua LSM Jawapes DPD Jawa Timur, Cak Kaji Sugeng. Ia mendesak agar dugaan tersebut segera ditangani secara serius oleh pihak sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta aparat penegak hukum.
“Apabila dugaan pelecehan seksual, kekerasan, penghinaan, dan intimidasi terhadap siswa sekolah dasar ini terbukti, maka harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum. Ini menyangkut keselamatan anak dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan,” tegas Cak Kaji Sugeng.
Ia juga menilai perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi peserta didik, bukan justru menjadi ruang yang menimbulkan ketakutan dan trauma.
“Kami akan membawa persoalan ini ke ranah hukum agar dapat diusut sampai tuntas. Jangan sampai ada korban lain. Kami juga berencana melakukan audiensi pada Rabu, 18 November 2026,” tambahnya saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu (11/11/2026).
Kekhawatiran serupa disampaikan sejumlah wali murid yang mengaku anaknya menjadi korban. Salah satunya, wali murid berinisial ER, yang meminta agar pihak berwenang mengambil langkah tegas terhadap guru bersangkutan.
“Kalau bisa, oknum guru INDR ini diberhentikan dari sekolah. Anak saya pernah mengalami pemukulan sehingga sekarang enggan berangkat sekolah ketika ada jadwal mata pelajaran tersebut,” ungkap ER.
Keluhan lain disampaikan wali murid berinisial MB. Ia menyebut anaknya juga mengalami ketakutan untuk mengikuti pelajaran yang diampu INDR karena mengaku pernah dipukul pada bagian kepala.
Sementara itu, seorang ibu dari siswa lainnya berinisial ID berharap pihak sekolah dan Dinas Pendidikan segera mengambil langkah konkret untuk menjamin keamanan serta memulihkan kondisi psikologis anak-anak.
“Harapan kami, pihak sekolah dan Disdikbud segera mengambil langkah yang mengutamakan keselamatan serta kondisi psikologis peserta didik,” ujarnya.
Lebih jauh, berdasarkan keterangan yang dihimpun dari para siswa, salah seorang siswa berinisial A mengaku pernah mengalami tindakan berupa pelukan dan dugaan sentuhan pada bagian kemaluan. Pengakuan serupa disebut juga disampaikan delapan siswa lainnya.
Sementara itu, 11 siswa lainnya dilaporkan mengalami dugaan penghinaan maupun kekerasan fisik.
Seluruh pengakuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang profesional, ramah anak, dan tidak menimbulkan tekanan maupun trauma tambahan bagi para siswa.
Terpisah, saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menyatakan pemerintah daerah akan segera mengambil langkah.
“Segera kita ambil tindakan,” ujar Mas Adi Wibowo.
Munculnya dugaan kasus ini menjadi perhatian serius bagi dunia pendidikan di Kota Pasuruan. Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan diharapkan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, memastikan perlindungan terhadap para siswa, serta berkoordinasi dengan pihak berwenang apabila ditemukan unsur tindak pidana.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Namun, keselamatan anak-anak dan penanganan setiap dugaan kekerasan maupun pelecehan tidak boleh ditunda.











