Divisinews.com//Jakarta – Pendaftaran Sekolah Rakyat bagi siswa dan guru segera dibuka pada tahun ajaran 2025/2026. Presiden Prabowo menargetkan 53 dari 200 Sekolah Rakyat akan beroperasi dalam 3 bulan ke depan.
Apa Itu Sekolah Rakyat?
Dikutip dari laman Kementerian Sosial (Kemensos) Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama yang 100 persen gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin. Sekolah ini terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sekolah Rakyat dirancang untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka masa depan lebih cerah.Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2025, program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Calon siswa sasaran Sekolah Rakyat ditentukan dengan basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat
Berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2025, Sekolah Rakyat dibentuk dan diselenggarakan oleh Kemensos. Sedangkan rekrutmen guru Sekolah Rakyat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan penyediaan guru oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama (Kemenag).
.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, berdasarkan pembahasan dengan Menteri PANRB, salah satu opsi status guru Sekolah Rakyat yakni diutamakan yang PNS lebih dulu, lalu PPPK yang sudah dapat penempatan, kemudian PPPK Paruh waktu
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan pembahasan guru Sekolah Rakyat akan lebih lanjut dilakukan dengan BKN.
“Selanjutnya kami akan melakukan inventarisir untuk pengisian kepegawaian, dengan mengundang kepala BKN untuk pendataan guru di 53 lokasi (Sekolah Rakyat),” kata Rini dalam dalam laman Kemensos, dikutip Kamis (10/4/2025).
Sementara itu, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan kualifikasi guru Sekolah Rakyat antara lain telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Guru juga akan mendidik penuh waktu di Sekolah Rakyat.
“Yang pertama ia harus full time, harus di situ, dan harus disampaikan di awal,” ucap Mu’ti.
ngisian kepegawaian, dengan mengundang kepala BKN untuk pendataan guru di 53 lokasi (Sekolah Rakyat),” kata Rini dalam dalam laman Kemensos, dikutip Kamis (10/4/2025).
Sementara itu, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan kualifikasi guru Sekolah Rakyat antara lain telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Guru juga akan mendidik penuh waktu di Sekolah Rakyat.
“Yang pertama ia harus full time, harus di situ, dan harus disampaikan di awal,” ucap Mu’ti.
Baca juga:
Video Mensos Sebut Bakal Ada 53 Sekolah Rakyat dan Perlu Lebih dari 1.000 Guru
Rekrutmen Siswa Sekolah Rakyat
Mu’ti mengatakan siswa dapat masuk tanpa mengikuti tahun ajaran. Untuk itu, siswa punya capaian belajar masing-masing.
“Sekolah Rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran, multi entry multi exit. Multi entry multi exit jangan dimaknai bisa keluar kapan saja. Namun bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja. Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama,” ucapnya.
Ia menjelaskan rekrutmen Sekolah Rakyat yakni melalui Data Pokok Pendidikan yang diintegrasikan dengan DTSEN.
“Jika mereka yang masuk desil 1 dan desil 2 tidak terdata pada Dapodik, berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah,” imbuhnya.
Kurikulum Sekolah Rakyat
Mu’ti mengatakan Sekolah Rakyat akan menggunakan individual approach atau pemetaan peserta didik di awal.
Berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2025, penyiapan dan penyusunan kurikulum Sekolah Rakyat berlandaskan pada sekolah formal dan sekolah karakter dilaksanakan oleh Kemensos, sedangkan yang berlandaskan sekolah formal dilaksanakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kurikulum pendidikan agama untuk pembentukan karakter disiapkan Kemenag.
K/L di Penyiapan Sekolah Rakyat
Berikut peran sejumlah kementerian dan lembaga di Sekolah Rakyat berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2025:Pembentukan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem dilakukan oleh Kemensos.
Penyiapan dan penyusunan kurikulum Sekolah Rakyat berlandaskan pada sekolah formal dan sekolah karakter dilaksanakan oleh Kemensos, sedangkan yang berlandaskan sekolah formal dilaksanakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Penyiapan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat oleh Kemensos.
Penyediaan guru dan tenaga pendidik oleh Kemendikdasmen dan Kementerian Agama (Kemenag).
Penyediaan siswa oleh Kemendikdasmen.
Rekrutmen guru dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat disiapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kurikulum pendidikan agama sebagai dasar pembentukan karakter disusun dan disiapkan Kemenag.
Sarana dan prasarana strategis didukung Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Sistem dan jaringan didukung Kementerian Komunikasi dan Digital.
Pendampingan dan pengawasan akuntabilitas dilaksanakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Dukungan pendampingan SDM serta penyiapan dan pemanfaatan sarana-prasarana Sekolah Rakyat oleh TNI.
Penjagaan keamanan dan ketertiban optimalisasi pelaksanaannya oleh Polri.
