DivisiNews.com, Serang – Kota Serang tengah dihebohkan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bintek) yang tidak biasa. Alih-alih fokus pada peningkatan mutu pendidikan, Bintek tersebut justru diarahkan pada “cara menghadapi wartawan dan LSM”. Langkah ini menuai kecaman dari berbagai kalangan karena dinilai mencerminkan kepanikan sejumlah pejabat pendidikan terhadap sorotan publik, khususnya terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kritik keras bermunculan lantaran muncul dugaan pengelolaan dana BOS yang tidak transparan di beberapa sekolah, seperti SMKN 5 dan SMKN 6 Kota Serang. Temuan di lapangan menyebutkan adanya praktik pengelolaan anggaran tanpa melibatkan tim BOS, ketiadaan papan informasi penggunaan dana, serta minimnya transparansi kepada publik.
Sikap yang terkesan memusuhi wartawan dan LSM oleh sebagian oknum pejabat pendidikan justru menunjukkan ketidaksiapan mereka dalam menghadapi kontrol sosial. Wakil Wali Kota Serang pun diingatkan agar tidak lupa bahwa wartawan dan LSM memiliki peran penting sebagai mitra pengawas publik, yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi.
“Yang dibutuhkan bukan penghindaran terhadap wawancara, melainkan keterbukaan data. Jika memang pengelolaan dana BOS dilakukan dengan baik dan sesuai aturan, kenapa harus takut diawasi?” ujar salah satu aktivis pendidikan di Serang.
Masalah utamanya terletak pada lemahnya sistem pengawasan internal. Beberapa laporan menyebutkan adanya dugaan rekayasa laporan penggunaan dana BOS, kegiatan fiktif, mark-up faktur, hingga pemolesan kegiatan pemeliharaan agar tampak seolah sah. Kondisi ini menjadi alarm bagi Pemerintah Kota Serang dan Dinas Pendidikan untuk segera melakukan audit menyeluruh.
Masyarakat Kota Serang menuntut pengelolaan dana BOS yang lebih transparan dan akuntabel. Mereka berharap dana yang seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pendidikan tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
“Dana BOS harus digunakan secara benar, terbuka, dan dipertanggungjawabkan. Pendidikan adalah masa depan anak-anak kita, bukan ladang korupsi,” tegas warga.
