Divisinews.com, Makassar, Sulsel — Momentum Hari Tani dijadikan ruang kritik terhadap kebijakan pangan nasional. Aktivis lingkungan sekaligus jurnalis dan petani asal Desa Palangka, Sinjai, Sulawesi Selatan, Dzoel SB, mendesak Presiden RI Prabowo Subianto melakukan evaluasi total terhadap Kementerian Pertanian, termasuk kepemimpinannya, karena dianggap gagal menjalankan amanat konstitusi.
Menurutnya, krisis pupuk, kelangkaan bibit, serta kebijakan impor beras menjadi bukti rapuhnya tata kelola pertanian nasional sekaligus bentuk pengabaian hak asasi manusia di bidang pangan dan kesejahteraan petani.
“Pupuk bersubsidi makin sulit diperoleh, harga melambung, bibit unggul tidak tersedia merata, sementara irigasi rusak dibiarkan. Pemerintah justru membuka keran impor beras yang menekan harga gabah. Swasembada pangan yang diklaim prestasi, faktanya telah gagal total,” tegas Dzoel.
Ironisnya, praktik jual-beli alat dan mesin pertanian (alsintan) marak di Bone, Sinjai, Takalar, hingga Jeneponto. Bantuan negara yang seharusnya hak petani kecil justru diperdagangkan secara ilegal.
“Ini bukti lemahnya pengawasan Kementan, bahkan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik,” tambahnya.
Dzoel menilai kegagalan swasembada pangan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga pelanggaran HAM. Ia merujuk pada UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 28C dan 28H UUD 1945, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi Indonesia, serta Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional.
Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2025 menegaskan: “Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, negara kita harus berdaulat secara ekonomi, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri.”
Ia juga mengkritisi paradoks subsidi pertanian yang tidak menurunkan harga pangan, serta menegaskan: “Siapa pun yang berani memanipulasi dan melanggar akan kami proses hukum. Kami akan sita. Kami akan selamatkan rakyat.”
“Jika pupuk dan bibit langka, harga beras mahal, dan petani merugi, maka negara telah melanggar amanat Presiden sendiri. Jika Menteri Pertanian tak mampu menunaikan mandat konstitusi dan perintah Presiden Prabowo, evaluasi total hingga pergantian kepemimpinan di Kementan adalah keniscayaan,” ujar Dzoel.
Krisis ini nyata dirasakan langsung oleh Dzoel SB sebagai petani dan warga Sinjai Selatan. Ia menuturkan kerusakan Irigasi Apareng 3 di Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, akibat longsor sepanjang ±150 meter telah mengancam sekitar 700 hektare sawah.
“Sekarang kami hanya bisa berharap pada air hujan. Kalau beberapa hari ke depan tidak turun hujan, maka sawah kami pasti gagal panen. Biaya tanam sudah keluar, pupuk sudah kami beli mahal, tapi air tidak ada. Kalau gagal panen, kami tidak tahu bagaimana membiayai keluarga,” ungkapnya, Minggu (24/9/2025).
Menurut Dzoel, kerusakan infrastruktur pertanian ini menunjukkan lemahnya perhatian pemerintah. Jika tidak segera ditangani, bukan hanya swasembada pangan yang gagal, tetapi ribuan keluarga petani di Sinjai akan kehilangan mata pencaharian.
