DivisiNews.Com||Lebak, Banten – Apakah Lebak akan terpuruk karena konflik di pucuk pimpinan? Dugaan ketidak harmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati Lebak kini menjadi sorotan tajam pada saat Halal Bihalal Idul Fitri 1447 Hijriah di Pendopo Pemda Lebak pada hari senin 30 Maret 2026. King Naga, Ketua LSM GMBI, menilai kondisi ini sebagai cerminan nyata bobroknya tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung pada rakyat.
“Kami menduga ada konflik kepentingan yang sengaja dibiarkan di pucuk pimpinan. Saat pimpinan tertinggi tidak selaras, aspirasi rakyat terabaikan, dan pelayanan publik terganggu. Ini bukan sekadar perbedaan internal, tapi kegagalan kepemimpinan yang membahayakan masyarakat,” tegas King Naga kepada media.
King Naga menyoroti, ketidak harmonisan ini terlihat dari minimnya koordinasi dan ketidakjelasan kebijakan antara Bupati dan Wakil Bupati, yang memunculkan pertanyaan serius tentang integritas dan profesionalisme pimpinan daerah.
“Publik berhak tahu, apakah pejabat publik bekerja untuk rakyat atau sekadar mempertahankan ego dan kepentingan pribadi? Kepemimpinan yang seperti ini hanya menimbulkan ketidakpercayaan dan keresahan masyarakat. Lebak butuh pimpinan yang tegas, harmonis, dan transparan, bukan sekadar simbol di atas kertas,” tegas King Naga dengan nada keras.
Lebih jauh, King Naga memperingatkan, kondisi yang terjadi saat ini bisa menjadi bom waktu bagi stabilitas pemerintahan Kabupaten Lebak. Jika ketidakselarasan terus dibiarkan, dampaknya akan terasa pada lambannya pengambilan keputusan, layanan publik yang terganggu, hingga citra pemerintah yang tergerus di mata masyarakat.
“LSM GMBI akan terus mengawal situasi ini. Kami menuntut Bupati dan Wakil Bupati segera menunjukkan harmonisasi nyata, membuktikan bahwa jabatan publik adalah untuk melayani rakyat, bukan arena ego dan pertarungan kekuasaan,” tegas King Naga.
Kini, publik Lebak menanti aksi nyata dari pimpinan daerah. Semua mata tertuju pada apakah Bupati dan Wakil Bupati mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, atau tetap terjebak dalam konflik internal yang merugikan masyarakat.
Satu hal pasti: publik menuntut jawaban nyata, dan media akan terus mengawal setiap langkah kepemimpinan di Lebak. Berita ini bukan sekadar catatan, tapi panggilan bagi semua pemangku kepentingan untuk bertindak. Lebak butuh kepemimpinan harmonis – dan rakyat pantas mendapatkannya!
(Aris RJ).
