DIVISINEWS.COM, Saat ini masyarakat mengeluh karena kelangkaan LPG 3 kg tanpa disertai penjelasan yang memadai dari penyalur yang ada di setiap wilayah Kabupaten/kota.
Bahkan ada isu yang mengejutkan beredar baik di media sosial, online dan media lainnya, Pemerintah resmi melarang pembelian LPG 3 kilogram di warung atau pengecer mulai 1 Februari 2025. Kini, pembelian gas melon tersebut hanya bisa dilakukan di pangkalan saja.
Koordinator Bem Banten Bersatu mengatakan, kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melarang pengecer menjual tabung gas LPG 3 kg merupakan kebijakan yang dibuat ugal-ugalan.
“Kebijakan yang diterapkan sekarang adalah kebijakan yang dibuat ugal-ugalan. Kita melihat ketidaksiapan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ini, terlihat bagaimana antrian panjang yang begitu banyak di beberapa daerah,” ucap Bagas Yulianto.
Menurut Bagas Yulianto Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2023, yang mengatur bahwa hanya sub penyalur dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperbolehkan menjual LPG 3 kilogram,” ungkapnya.
Bagas Yulianto koordinator Bem Banten bersatu, mengatakan hal ini akan membuat masyarakat semakin sulit dan susah bahkan akan berdampak besar bagi masyarakat, ketika keputusan kementerian ini di terapkan apalagi jika melihat kepelosok-pelosok desa di setiap kabupaten/kota.
Rasa-rasanya arah gerak kabinet merah putih para menteri-menteri tidak selaras dengan kebijakan presiden. Ini bagian evaluasi besar-besar dalam tahap 100 HARI KINERJA KABINET MERAH PUTIH YANG MEMBUAT RAKYAT MERINTIH.
pemerintah Provinsi (PEMPROV BANTEN) harus secepat mungkin ambil tindakan dalam siatuasi bangsa saat ini.
