Bandung | Divisinews.com – Ketua Umum Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (KPK Jabar), Piar, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap sikap tegas DPRD Kabupaten Bandung dan Bupati Kabupaten Bandung dalam menyikapi permasalahan di tubuh BPR Kerta Raharja.
Pihak KPK Jabar sebelumnya telah menyampaikan laporan resmi kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Bandung terkait carut-marutnya pengelolaan BPR Kerta Raharja. Dalam keterangannya kepada media, Piar menyatakan:
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Bandung yang berani dan tegas dalam membentuk Pansus BPR. Pansus ini tidak hanya membahas Raperda tentang perubahan status BPR, tetapi juga secara mendalam mengevaluasi kinerja, sistem manajemen, serta mendorong audit menyeluruh terhadap BPR.”
Piar menyoroti empat sikap tegas yang patut diapresiasi dari Pansus DPRD Kabupaten Bandung :
1. Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Reni Fauzie, menegaskan bahwa seluruh permasalahan internal BPR harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak ada masalah yang berkelanjutan.
2. Pimpinan Sidang Pansus dari Fraksi Golkar, Asep Yusup Salim, menyatakan bahwa “BPR ini sakit, harus sembuh dulu. Jangan yang sakit dibilang sembuh. Kinerja BPR harus transparan dan tidak bisa dilakukan secara asal-asalan.”
3. Yayat Hidayat dari Fraksi Gerindra memberikan sorotan tajam terhadap pertanggungjawaban keuangan akibat ulah salah satu oknum direksi.
4. Toni dari Partai NasDem mengkritisi sikap BPR yang tidak transparan dalam menyampaikan laporan kinerja.
Lebih lanjut, Piar juga mengapresiasi langkah tegas dari Bupati Kabupaten Bandung yang dinilainya objektif dan progresif. Bupati, menurutnya, tidak hanya melakukan audit biasa, namun juga melakukan pembenahan total—ibarat “instal ulang sistem”—demi menyembuhkan BPR secara menyeluruh, baik dari sisi direksi, sistem kerja, hingga manajemen SDM.
“Kami mendukung penuh langkah Bupati yang berani menyatakan bahwa siapa pun yang bermasalah, harus bertanggung jawab, termasuk jika harus berurusan dengan hukum. Ini menunjukkan komitmen serius untuk menjadikan BPR sebagai lembaga keuangan daerah yang benar-benar sehat dan profesional,” tegas Piar.
Kesimpulannya, evaluasi menyeluruh terhadap BPR Kerta Raharja kini berada di jalur yang tepat. KPK Jabar berharap langkah-langkah ini segera diikuti dengan tindakan dari aparat penegak hukum terhadap berbagai indikasi pelanggaran yang terjadi.
