DIVISI NEWS, Serang – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Laskar NKRI Provinsi Banten resmi melaporkan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten ke Kejaksaan Tinggi Banten atas dugaan penyimpangan dalam proyek Penerangan Jalan Umum (PJU). Laporan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen organisasi dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Wakil Ketua II Laskar NKRI DPW Banten, Andi Paul, menyatakan bahwa laporan ini berangkat dari hasil temuan di lapangan yang menunjukkan adanya kejanggalan pada pelaksanaan proyek PJU. “Kami menduga adanya praktik yang tidak sesuai prosedur dalam pengadaan dan pelaksanaan proyek PJU. Beberapa data teknis dan administrasi terindikasi bermasalah,” tegas Andi.
Sementara itu, Akhmad Rizky Apriana, Sekretaris DPW Laskar NKRI Provinsi Banten, menambahkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah dokumen dan bukti pendukung yang kini telah diserahkan ke Kejati. “Kami berharap pihak Kejaksaan segera menindaklanjuti laporan ini secara profesional. Laskar NKRI akan terus memantau prosesnya hingga tuntas,” ujarnya.
Laskar NKRI juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak Dishub terhadap rekanan pelaksana proyek. Beberapa kontraktor diduga tidak memenuhi syarat administrasi, seperti ketidaksesuaian KBLI, SBU yang tidak aktif, hingga masalah kendaraan operasional yang masa kir-nya telah habis.
“Permasalahan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Ini menyangkut uang rakyat dan keselamatan masyarakat,” lanjut Andi Paul.
Sebagai tindak lanjut, Laskar NKRI berencana akan menggelar aksi besar di depan Kantor Kejati Banten dan Gubernur Banten apabila laporan tersebut tidak segera ditindaklanjuti. Mereka menegaskan, perjuangan ini bukan semata kepentingan kelompok, tetapi untuk memastikan adanya penegakan hukum yang adil dan transparan di Provinsi Banten.
(*/red)
