Panyabungan , DivisiNews.com Minggu (02/03).
Sehubungan dengan beredarnya Ekselarasi Tahun 2024 kemarin menjadi salah satu bukti dugaan proyek titipan yang terkesan dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam APBDes setiap desa se kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2024. Upaya dugaan untuk menggerogoti dana desa secara berjamaah di Kabupaten Mandailing Natal kini mulai mencuat ke publik dan menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat Mandailing Natal.
Pasalnya dugaan proyek titipan tersebut terstruktur Sistematis dan Masif dan 90% diduga kuat telah terealisasi di 337 Desa Se-kabupaten Mandailing Natal.
Dugaan proyek titipan tersebut sebagaimana tercantum di Eksalarasi tahun 2024 diantaranya:
1. Ketahan Pangan (Sembako) dengan pagu 25 jt-50 JT sesuai dengan besaran pagu Dana Desa
2. Pengadaan Bibit pagu 25 jt-50 JT sesuai dengan besaran pagu Dana Desa
3. Life skill dengan pagu 28 jt-40 JT sesuai dengan besaran pagu Dana Desa
4. Empat Pilar: Wasbang, Penyuluhan Hukum, Jaksa Desa, Sosialisasi Prangkat Desa dengan pagu 9.020.000 per item
5. Pelatihan kepemudaan dengan pagu 4.500.000
6. Alkes obat-obatan (Stunting) obat-obatan dengan pagu 3 Jt dan alkes dengan pagu 8.500.000
7. Lampu (min 2 unit) dengan pagu 34 JT
8. Buku dengan pagu 8 JT
9. Struktur Desa 3 unit dengan pagu 6 JT
10. Map desa dengan pagu 2 JT
11. Baju+topi kades dengan pagu 1 jt
12. Simbol kades 1 jt
13. Peningkatan kapasitas PKK dengan pagu 2 jt
M Sulhan Nasution Gelar sutan Mandailing selaku tokoh di Mandailing Natal meminta KPK agar segera mengusut tuntas dugaan proyek titipan Dana Desa tahun 2024, sebab Ekselarasi tersebut 90% diduga terealisasi padahal Eksalarasi tersebut jelas-jelas bukan hasil musdes melainkan titipan yang di duga di akomadir oleh Dinas PMD Mandailing Natal.
” KPK harus segara turun Ke Mandailing Natal untuk mengusut tuntas dugaan proyek titipan tersebut sebab proyek titipan tersebut sudah jelas jelas menjadi ajang KKN demi memuaskan para Mavia dana desa. Bukan hanya itu dari beberapa item dugaan proyek tersebut diduga kuat sudah menjadi proyek titipan beberapa intansi sesuai dengan judul item kengiatan tersebut untuk itu saya meminta agar segera KPK meng atensi Dana Desa SE kabupaten Mandailing Natal tahun 2024. Tuturnya.
Lebih lanjut Sulhan menjelaskan, kami kurang percaya terhadap audit reguler yang di laksanakan Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal sebab Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal selalu tertutup dalam publikasi Laporan Hasil Pemeriksaan kami tidak pernah melihat inspektorat mempublikasikan Laporan Hasil Pemeriksaan. Bukan hanya itu sering kali terjadi perbedaan hasil audit reguler dengan pemeriksaan husus yang dilaksanakan inspektorat itu juga, ini menandakan ketidak sinkronan hasil audit, ada apa dengan tim audit inspektorat?. Tuturnya
(Magrifatulloh).
