Ilustrasi
DivisiNews.Com||Transparansi pengelolaan aset desa di Desa Daroyon kembali dipertanyakan. Fasilitas Mobil Siaga yang sedianya dialokasikan untuk kepentingan darurat kesehatan warga, kini memicu polemik lantaran diduga kuat sering disalahgunakan untuk keperluan pribadi oleh oknum anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Daroyon.
Kronologi dan Temuan Di Lapangan
Dugaan penyalahgunaan ini bermula dari laporan warga yang sering melihat unit mobil siaga tersebut tidak berada di posisinya saat jam-jam kerusial. Alih-alih terparkir di kantor desa atau rumah sopir siaga yang ditunjuk, kendaraan tersebut justru sering terlihat digunakan untuk mobilitas pribadi oknum BPD, seperti menghadiri acara keluarga hingga keperluan belanja di luar wilayah desa.
Seorang warga berinisial AR (45) mengungkapkan kekecewaannya setelah sempat mengalami kesulitan saat ingin membawa anggota keluarganya yang sakit ke RSUD terdekat. Ujar nya
”Waktu itu kami butuh cepat karena darurat, tapi mobilnya tidak ada. Katanya sedang dibawa oleh salah satu anggota BPD ke luar kota, Akhirnya kami harus menyewa kendaraan umum dengan biaya sendiri. Ini kan tidak benar, fungsi mobil itu untuk rakyat yang butuh bantuan medis,” ujar AR dengan nada kecewa.
Analisis Penggunaan Aset Desa
Secara administratif, Mobil Siaga merupakan bagian dari aset desa yang dibiayai melalui Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, tugas BPD adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, bukan menggunakan fasilitas desa untuk kepentingan individu, bukan kepentingan Pribadi.
Berikut adalah beberapa dampak nyata dari penyalahgunaan tersebut:
Risiko Keselamatan Keterlambatan penanganan medis bagi warga yang membutuhkan,
Beban Anggaran, Biaya perawatan dan bahan bakar yang membengkak akibat penggunaan di luar agenda dinas,
Krisis Kepercayaan, Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga BPD.
Tuntutan
Masyarakat Desa Daroyon mendesak adanya transparansi dan evaluasi total, Beberapa poin tuntutan yang berkembang di lapangan antara lain!
Audit Operasional,Meminta Kepala Desa untuk mengaudit logbook (buku perjalanan) kendaraan.
Sanksi Tegas,Memberikan teguran atau sanksi administratif kepada oknum BPD yang terbukti menyalahgunakan wewenang dalam
Penyusunan SOP,Memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan mobil siaga agar tidak mudah dipindahtangankan tanpa alasan medis yang jelas
Konfirmasi Pihak Terkait
Hingga berita ini naik cetak, Ketua BPD Desa Daroyon maupun pihak Pemerintah Desa belum memberikan jawaban resmi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon maupun pesan singkat. Ruang klarifikasi tetap terbuka bagi pihak terkait guna menjunjung tinggi keberimbangan berita,
Warga mengancam akan membawa persoalan ini ke tingkat Kecamatan atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) jika tidak ada perubahan signifikan dalam waktu dekat.
[Aris RJ)
