Sukabumi, Divisinews.com — Pemerintah Desa Kadununggal, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa dalam rangka Penetapan Hasil Pendataan Indeks Desa (ID) Tahun 2025, bertempat di aula balai desa, pada Selasa (24/6/2025).
Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam perencanaan pembangunan desa sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Penetapan ID dilakukan berdasarkan hasil pendataan yang mencakup tiga dimensi utama, yakni Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).
Kepala Desa Kadununggal, Mochamad Yusuf, menyampaikan bahwa proses ini menjadi acuan utama dalam menyusun dokumen perencanaan desa seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Penetapan ID menjadi dasar yang objektif dan terukur untuk merancang program-program pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa,” ujarnya dalam sambutan.
Musyawarah ini dihadiri oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan masyarakat, serta unsur kelembagaan lainnya. Dalam forum tersebut, dilakukan pemaparan hasil pendataan oleh tim pelaksana ID, diikuti sesi diskusi dan validasi data secara bersama-sama.
Setelah melalui proses verifikasi, peserta musyawarah menyepakati hasil akhir ID Desa Kadununggal untuk tahun 2025. Berita acara penetapan ditandatangani secara resmi oleh perwakilan unsur pemerintah desa dan masyarakat sebagai bentuk legalitas serta komitmen bersama,” terangnya.
Dengan ditetapkannya hasil IDM ini, Pemerintah Desa Kadununggal berharap dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan mempercepat pencapaian target desa mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes),” pungkas, Mochamad Yusuf dengan menutup acara.
Kegiatan ini mencerminkan upaya pemerintah desa dalam mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.
