Divisinews.com, Lebak– Arogansi sosok mantan orang nomor satu di Kabupaten Lebak, semakin menjadi-jadi, Bermula dari sosok Mulyadi Jayabaya (JB) yang bicara blak-blakan didepan para pejabat daerah termasuk tiga (3) Kepala Dinas di Kabupaten Lebak Banten, dirinya meminta tiga OPD diganti, dilansir dari Akun tiktok tribun Banten.
JB meminta kepada anaknya yang kini menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya, agar melalui kebijakannya mengevaluasi kinerjanya tiga Kepala Dinas, salahsatunya Kepala Dinas Pendidikan dengan alasan yang tidak jelas apa kesalahan ketiga Kadis tersebut.
Sedangkan dalam pemerintahan, JB jelas-jelas tidak memiliki hak intervensi terhadap kebijakan Kepala Daerah, walau Bupatinya anak sendiri, hal ini menuai kontra dari masyarakat yang menilai dirinya arogan dan sombong, seolah Kabupaten Lebak itu milik pribadinya. Yang menjadi sorotan lebih kepada siapa JB, aktivis kah, tokoh kah, atau hanya sosok Wakil Ketua umum Kadin yang tidak punya wewenang atas kebijakan Kepala Daerah pemerintah Lebak, sehingga menganggap tiga (3) OPD itu tidak bisa bekerja, hanya cari muka dimata Bupati saja.
Ini yang menjadi sorotan Ade Surnaga alias King Naga, selaku Ketua LSM GMBI Distrik Lebak,”Ini aneh, menurut saya apa kapasitas JB sampai-sampai melakukan perintah terhadap Bupati untuk mengganti tiga Kepala Dinas,”tanya naga.
Naga juga sebut, JB arogan,”Jangan mentang-mentang punya power, lantas menganggap Kabupaten Lebak itu miliknya ya gak bisa begitu lah, siapapun boleh mengkritik tentunya mengedepankan azas praduga, kan JB orang hebat jangan asal ceplas-ceplos ngomong di depan publik, arogan namanya.”tegas Naga.
“Saya sih hanya mempertanyakan kapasitas dia, yang saya tau JB itu mantan Bupati dua periode yang sekarang menjabat Wakil Ketua Umum Kadin dan selaku orangtua dari Bupati Lebak Hasbi, atau lebih tepatnya hanya tokoh masyarakat tidak lebih.”Ketusnya.
Masih Naga,” Saya hanya berharap, Hasbi selaku Kepala Daerah lebih bijak dalam mengambil keputusan, tidak harus patuh terhadap perintah orangtuanya jika itu dianggap tidak baik. Jelasnya hak mutlak ada di Bupati kalau toh ke tiga OPD diduga melakukan kesalahan, bukan lantas membawa-bawa kepada konteks (PILKADA) karena mereka dianggap tidak mendukung Bupati terpilih, yang lalu biarlah berlalu.”ucapnya seraya tersenyum.
“Dan minimnya publikasi pemberitaan di media online soroti statement JB yang dianggap kontroversi tersebut, diduga karena tidak mau mengkritik JB yang lebih dikenal KM7, padahal hak dan wewenangnya jelas, serta dilindungi undang-undang nomer 40 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap wartawan.”tutup
(Aris Rj)
