Madina DivisiNews.Com – Beredarnya surat Bupati Mandailing Natal untuk penutupan penambang emas tanpa izin (Peti), seharusnya pemerintah memberikan solusi kepada masyarakat tambang sebelum melakukan penutupan tambang.
(Poto Muharuddin Umpan, Anggota DPRD Madina dari Fraksi Partai Demokrat.)
Hal itu diungkapkan oleh Muharuddin Umpan seorang anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Mandailing natal (Madina) Provinsi Sumatera utara (Sumut) kepada wartawan, selasa (29/04/2025).
“Seharusnya, sebelum melakukan penertiban atau penutupan tambang emas rakyat di kabupaten ini pemeringah sudah menyediakan pengalihan mata pencaharian warga agar tidak timbul kemiskinan yang baru bagi masyarakat,” ungkapnya.
Muharuddin menyebutkan, bahwa sebagian masyarakat Madina menggantungkan hidup di pencarian butiran emas sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dari penjajahan kolonial Belanda jadi menurutnya bukan berarti dirinya mendukung yang ilegal.
“Kita tidak mendukung yang ilegal akan tetapi pemerintah juga memberikan solusi kepada masyarakat tambang, karena masyarakat yang mencari emas itu sudah ada jauh sebelum Indonesia ini merdeka artinya kita sangat perihatin kepada masyarakat kita sendiri,” Bebernya.
Selain tambang rakyat, Muharuddin Umpan juga melirik polemik penempatan para guru yang lulus seleksi PPPK tahun ini dan taun sebelumnya dimana ia menemukan dilapangan bahwa penempatan para guru tersebut masih kurang efesien bahkan bakal menjadi problem baru bagi mereka yang ditugaskan jauh dari dia bertempat tinggal sebelumnya atau dia mengabdi sebelumnya.
“Contohnya kami temui guru PPPK ini yang tadinya dia mengajar di Kecamatan Panyabungan Utara lalu setelah jadi PPPK dia ditugaskan kedaerah muara Batang gadis dengan jarak yg sangat jauh, bagaimana dengan keluarganya yang akan dia tinggalkan mungkinkah gaji yang ia Terima nanti mencukupi ini harus menjadi catatan bagi pemerintah maupun kadis Pendidikan Madina,” ujar Umpan.
Selain itu, Umpan juga sangat menyayangkan polemik perusahaan perkebunan sawit yang ada dikabuten Madina yang sampai saat ini tak kunjung bisa diselesaikan, dia juga berharap agar pemerintah membuat suatu gerakan menuntaskan polemik yang ada di perusahaan yang ada di kabupaten Madina terutama dikawasan Pantai Barat Madina.
“Mulai dari gak guna usaha (HGU) perkebunan sawit yang ada di Madina ini, yang dimana P erusahaan-perusahaan yang kami duga tiap tahun makin luas tanah yang mereka kelola dan disini lah kamai harpa kehadiran pemerintah untuk mengukur tanah itu kembali,”ucapnya
“Jadi kami harap atas adanya pengukuran ulang tanah perusahaan yang ada di Madina jika menemukan kelebihan dari HGU yang dikeluarkan, ini dapat dimanfaatkan untuk BUMD kita di Madina ini sebagai penopang pembangunan Madina ini, artinya konplik masyarakat di kawasan Pantai barat dengan perusahaan selama ini jangan lagi di abaikan,” harapnya.
(Magrifatulloh)
