Plat No A 111 PH Ditanyakan Berapa Bayar Pajak, ASP LAW FIRM Ungkap Sosok Diduga Biang Usil, Carimuka ke Bupati.
Divisinews.com, Lebak- Ramainya kabar di sejumlah media online yang menyoroti soal Bupati Lebak M Hasbi Asyidiki Jayabaya, bermula sang Bupati Lebak yang menanyakan berapa pajak kendara’an dengan plat nomor A 111 PH milik pengacara Kondang Acep Saepudin, yang dipampang di Status Whatsup sang Bupati.
Hingga kini Acep Saepudin masih penasaran karena dirinya menganggap, tidak mungkin sosok Bupati nyempetin diri memphoto kendara’an bernopol cantik itu sendiri, sehingga tim Law farm ASP berupaya mencari tau dan melakukan investigasi untuk mengetahui siapa sosok biang usil yang dianggap kurang kerja’an dan ingin Carimuka.
Alhasil rasa penasaran itu sirna setelah pihaknya berhasil mengungkap siapa sosok tersebut melalui Team ASP Cyber Army yang juga berhasil meretas percakapan Sosok Bupati Lebak dengan Caca alias Ratu Nisya Yulianti. Menurut Acep,”Caca adalah sosok Aktivis sekaligus mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Lebak pada periode sebelumnya, sedangkan Ruswana adalah Ketua GMNl Lebak yang diduga belum di SK kan oleh GMNI pusat, namun jika faktanya benar demikian, berarti sama halnya Ruswana adalah Ketua Organisasi Bodong.”ujar Acep.
Lanjut,”Bahkan Team cyber juga berhasil meretas semua obrolan mereka, tapi karena Berkaitan dengan pihak lain, maka kami tidak publikasikan,”paparnya.
Masih Acep,”Lucunya lagi, seorang aktivis ko’ menanyakan keabsahan no pol dan biaya pajak mobil saya ke Bupati, sedangkan dalam aturan perundangan pajak sudah jelas menjadi Kewenangan Gubernur bukan kewenangan Bupati, hal inilah yang membuat saya bertanya-tanya, ada hubungan apa antara Bupati Lebak dengan dua sosok aktivis tersebut.”tandas Acep, dengan senyum.
Acep menganggap seorang aktivis tidak punya kapasitas untuk menanyakan pajak kendara’an yang dimilikinya, mau bayar berapapun dirinya tidak pernah minta kepada siapapun, apalagi ke aktivis bahkan Bupati, itu hak saya, dan Acep juga berpesan jadilah aktivis yang paham terhadap undang-undang kebijakan jangan asal.
“Harusnya aktivis itu tau batasan kewenangannya, tidak perlu ikut campur dapur orang lah, kan mau saya bayar pajak berapapun itu urusan saya, dan saya tidak pernah minta dibayarin sama aktivis untuk bayar pajak mobil saya, apalagi ke Bupati, saya masih mampu,”tutupnya.
(Aris Rj)
