Ket. Foto ; Direktur LKBHMI Cab Makasssar,Ketua Gema LMP Sul-Sel,Ketua HMI Kom Hukum UMI (doc.foto)
Divisinews.com | Makassar, SULSEL – Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar (LKBHMI Makassar), Gerakan Mahasiswa, Laskar Merah Putih Sulawesi Selatan (GEMA LMP SULSEL) dan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Muslim Indonesia (HMI Hukum UMI) menggelar Konferensi Pers di Cafe Jalan Topaz Raya, Kota Makassar, Kamis (17/04/2025).
Konferensi Pers dilakukan atas adanya wacana Eksekusi Showroom Mazda yang berlokasi di Jalan Andi Pangeran Pattarani, pada Hari Senin 28 April 2025 mendatang.
Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Makassar, Alif Fajar, menyoroti praktik eksekusi lahan yang marak terjadi di berbagai daerah tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dan hak konstitusional warga negara.
Alif Fajar menekankan bahwa hukum seharusnya tidak dipahami secara sempit sebagai instrumen kekuasaan, melainkan sebagai alat rekayasa sosial yang adil dan berpihak pada rakyat.
Menurutnya, secara hukum, eksekusi memang memiliki legitimasi apabila didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktiknya, banyak proses eksekusi yang tidak transparan, tidak akuntabel, dan cenderung mengesampingkan hak-hak masyarakat kecil yang terdampak. “Hukum acara perdata memang mengatur soal eksekusi, tapi pelaksanaannya tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan struktur kekuasaan yang ada di baliknya,” ujarnya.
Aru, Ketua GEMA LMP Sul-Sel juga menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya kota makassar untuk tidak terprovokasi dan menjadi pihak dari kolompok manapun, ini bugis- makassar,kita menjunjung tinggi prinsip prinsip dasar adat bugis – makassar sipakatau,sipakalebbi dan sipakainge jangan hanya demi suatu kepentingan yang bersifat pribadi kita orang makassar di jadikan sebagai alat dan berakhir pada perpecahan. Justru kita harus melawan orang orang yang hendak dan ingin memecah belah dan membuat kerusuhan di tanah yang kita cintai ini Makassar,Tegas ketua GEMA LMP Sulsel
Ketua Umum HMI Hukum UMI, Syarif menyampaikan bahwa ini menjadi tantangan buat Kapolda Sulawesi Selatan dan Kapolrestabes Kota Makassar untuk menjaga Kondusifitas dan meyakinkan masyarakat bahwa Institusi Kepolisian tidak berpihak terhadap kelompok tertentu.
Syarif menambahkan, dalam wacana eksekusi yang akan dilakukan pekan depan, Kami memberikan Warning Kepada Kapolda SulSel dan Kapolrestabes Kota Makassar untuk tidak memberikan izin pengawalan secara berlebihan.
“Catatan buruk sudah pernah terjadi pada saat eksekusi sebelumnya dengan pengawalan kurang lebih 1000-1500 aparat di persenjatai lengkap, Masyarakat kaget seperti Negara dalam persiapan perang”.
Jika peristiwa serupa kembali terjadi dengan pengawalan secara berlebihan, Maka patut kami menduga bahwa Netralitas Kepolisian kami ragukan dan diduga dikendalikan oleh kepentingan tertentu. Tutup Syarif.
