Ruteng, NTT//Divisinews.com — Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, menegaskan, seluruh proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai telah berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Semua sudah diproses melalui mekanisme yang sesuai. Tidak ada kesengajaan apa pun akan hal yang keliru dalam tahapan yang dilakukan,” tegas Bupati Hery, saat dijumpai di ruang kerjanya, Jumat (13/02/2026).
Ia menyayangkan tudingan adanya “kejahatan besar” yang dinilai belum melalui proses klarifikasi menyeluruh.
Di tengah sorotan publik terkait proses PPPK Paruh Waktu, Herybertus Geradus Laju Nabit memilih berdiri di garis depan, memastikan bahwa pemerintah daerah tidak bekerja dalam ruang gelap.
“Apabila ditemukan hal-hal di luar prosedur, pemerintah siap menilai kembali secara objektif,” ungkapnya
Ia juga memastikan, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memberikan keterangan resmi dan Pemerintah Kabupaten Manggarai, tidak menutup ruang klarifikasi. Justru sebaliknya, keterbukaan menjadi komitmen bersama.
“Kita ingin semua pihak terbuka dan berani memberikan klarifikasi. Jika diperlukan, kita akan lakukan pendalaman kembali,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Manggarai yang menyebut adanya “kejahatan besar”, Bupati menilai tudingan tersebut terlalu dini. Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tetap dihormati, namun setiap dugaan semestinya disertai proses klarifikasi yang utuh dan berbasis fakta.
“Kami menghormati fungsi pengawasan DPRD. Tapi menyebut ‘kejahatan besar’ tanpa proses yang tuntas adalah pernyataan yang tergesa-gesa,” katanya.
Pemerintah daerah, menurutnya, siap mengikuti setiap proses klarifikasi oleh aparat penegak hukum. Jika ditemukan pelanggaran atau indikasi kerugian negara, maka langkah hukum akan ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau sudah ada temuan, tentu akan kita proses sesuai aturan. Kita menunggu hasilnya secara objektif dan profesional,” tandasnya.
Isu ini menjadi ujian integritas bagi tata kelola kepegawaian daerah. Namun Pemerintah Kabupaten Manggarai memastikan satu hal: kebijakan akan tetap berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.
Pemerintah daerah mengajak semua pihak untuk menempatkan data dan fakta sebagai dasar penilaian. Bagi Bupati Hery, menjaga kepercayaan publik jauh lebih penting.
“Menjaga kepercayaan publik jauh lebih penting dari pada sekedar membalas tudingan,” tutupnya.
Penulis ; Jaya Robert
