Banyuasin, — Divisinews.com //Proyek revitalisasi SMP Negeri 2 Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menyisakan sejumlah kejanggalan.
Meski masa kontrak telah berakhir sejak 25 Desember 2025, pekerjaan yang dibiayai anggaran negara senilai hampir miliaran rupiah itu diduga kuat belum rampung hingga awal April 2026.
Temuan di lapangan menunjukkan adanya selisih antara target penyelesaian dengan kondisi fisik bangunan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius terkait pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan proyek.
Program yang bersumber dari bantuan Direktorat Jenderal SMP, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut mencakup tiga paket pekerjaan, yakni ruang kelas baru Rp592.088.000, ruang administrasi atau kantor Rp502.443.000, serta laboratorium komputer Rp355.381.000.
Seluruh pekerjaan ditetapkan selesai dalam 90 hari kalender sejak 25 September 2025.
Hal itu terlihat pada papan informasi proyek yang terpasang di lokasi pembangunan. Namun, berdasarkan penelusuran dan informasi dari sumber yang dapat dipercaya pada 3 April 2026, sejumlah komponen bangunan masih belum terpasang.
Di ruang laboratorium komputer/TIK, kekurangan meliputi 10 daun jendela, 11 kaca tengah, dan 21 ventilasi. Kusen dan pintu juga belum terpasang
Pada ruang administrasi atau kantor, ditemukan kekurangan 7 kaca tengah dan 32 ventilasi, termasuk belum terpasangnya sejumlah pintu dan kusen, bahkan pada fasilitas WC.
Sementara di ruang kelas, masih terdapat kekurangan 4 kaca tengah dan 51 ventilasi, serta pintu ganda yang belum terpasang.
Selain itu, material sisa proyek masih terlihat berserakan di lingkungan sekolah. Kondisi ini memperkuat indikasi bahwa pekerjaan belum diselesaikan secara menyeluruh meski masa kontrak telah berakhir.
Warga dan Wali Murid Khawatir, Gedung Lama Dinilai Memprihatinkan
Keluhan tidak hanya datang dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari para wali murid yang berharap proyek segera diselesaikan.
Sejumlah warga dan orang tua siswa menyebut keterlambatan ini berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan kegiatan belajar mengajar.
HR, salah satu wali murid saat diminta tanggapan mengungkapkan bahwa banyak siswa menantikan kepindahan ke gedung baru yang hingga kini belum bisa dimanfaatkan.
“Anak-anak sebenarnya sudah lama ingin pindah ke bangunan yang baru. Tapi sampai sekarang belum bisa digunakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi bangunan sekolah lama dinilai semakin memprihatinkan. Beberapa ruang mengalami kerusakan dan menimbulkan kekhawatiran dari sisi keselamatan.
“Di sekolah yang lama, ada ruang yang rusak. Kami khawatir kalau terus dipakai, bisa membahayakan siswa,” katanya.
Senada dengan itu, seorang warga yang ditemui di lapangan juga menilai bangunan baru belum layak digunakan karena pekerjaan yang belum rampung.
“Kalau dilihat, ini belum siap dipakai. Masih banyak yang belum selesai,” ujar warga yang enggan menyebutkan namanya tersebut.
Warga dan wali murid berharap pemerintah daerah serta pihak terkait segera mengambil langkah konkret agar pembangunan dapat dituntaskan dan fasilitas pendidikan dapat digunakan secara aman.
Selisih Progres dan Kontrak, Pengawasan Dipertanyakan
Keterlambatan pasca kontrak ini menyorot peran pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.
Proyek yang seharusnya selesai tepat waktu justru masih menyisakan sejumlah pekerjaan mendasar.
Ketua Koalisi Aksi Masyarakat Peduli Birokrasi (KAMPB), Diaz Lukmansyah, menilai kondisi ini sebagai indikator lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan proyek.
“Ketika kontrak berakhir tetapi pekerjaan fisik belum selesai, itu menunjukkan ada celah dalam pengawasan. Ini bukan semata teknis, tapi menyangkut tata kelola,” ujarnya saat dimintai tanggapan.
Ia menilai, pejabat teknis di Dinas Pendidikan, termasuk Kabid SMP dan Kepala Dinas, memiliki tanggung jawab langsung dalam memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan.
“Tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ada tanggung jawab struktural yang harus dijelaskan ke publik,” katanya.
Dugaan “Main Mata” dan Pembiaran
Selain persoalan keterlambatan, muncul pula dugaan adanya praktik tidak sehat dalam pelaksanaan proyek. Indikasi ini, menurut Diaz, perlu ditelusuri secara objektif melalui audit independen.
“Dugaan ‘main mata’ dan pembiaran harus diuji. Perlu ada pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan apakah ini murni kelalaian atau ada penyimpangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, dugaan tersebut bukan kesimpulan akhir, melainkan dasar untuk mendorong investigasi lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Bupati Didesak Turun Tangan
KAMPB mendesak Bupati Banyuasin untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh.
“Perlu langkah tegas. Jika ditemukan pelanggaran atau kelalaian, harus ada sanksi yang jelas terhadap pihak yang bertanggung jawab,” ujar Diaz.
Transparansi dan Laporan Proyek Dipertanyakan
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak sekolah dan pihak Dinas Pendidikan Banyuasin terkait penyebab keterlambatan, status kontrak, maupun langkah penyelesaian proyek.
Belum jelas pula apakah laporan progres yang disampaikan secara administratif telah sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Ketiadaan penjelasan ini memunculkan pertanyaan lanjutan: apakah proyek telah dilaporkan selesai secara administratif, sementara secara fisik masih menyisakan pekerjaan?
Jika terjadi perbedaan antara laporan dan kondisi lapangan, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam pertanggungjawaban anggaran.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Banyuasin masih terus dilakukan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi.
Dilansir dari Redaksi JarakPos.Com dan akan memperbarui informasi setelah memperoleh klarifikasi dari pihak terkait.
Pebulis :Yusan
