Divisinews.com // Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) terus mengakselerasi perubahan paradigma dalam pengelolaan kehutanan. Fokus utama kebijakan ini adalah mengembangkan usaha ekonomi hijau yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat adat, tanpa mengorbankan kelestarian hutan alam.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yaconias Maitindom, menjelaskan bahwa program unggulan ini dirancang agar masyarakat adat bisa merasakan manfaat ekonomi secara nyata. Caranya, dengan memberdayakan potensi hutan tanpa harus menebang pohon secara besar-besaran.
“Kami ingin mengubah cara pandang masyarakat terhadap hutan. Hutan bukan lagi sekadar tumpukan kayu yang siap ditebang. Hutan adalah lumbung pangan, lahan usaha berkelanjutan, penyedia jasa lingkungan, hingga sumber pendanaan dari skema iklim global,” ujar Yaconias, Jayapura, Selasa (4/8).
Menurut Yaconias, strategi utama yang dijalankan adalah meningkatkan nilai ekonomi hutan yang tetap berdiri. Pendapatan masyarakat ditingkatkan melalui produktivitas per satuan hasil, bukan dengan memperbanyak volume tebangan kayu.
“Kami tidak ingin masyarakat tergiur menebang pohon untuk mendapat untung cepat. Sebaliknya, kami dorong mereka mengelola hasil hutan bukan kayu yang justru lebih lestari dan bernilai jangka panjang,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, DKLH Papua memfokuskan pengembangan ekonomi hijau pada komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan sistem agroforestri. Beberapa komoditas unggulan yang didorong antara lain sagu, minyak kayu putih, madu hutan, budidaya jamur tiram, serta produk olahan dari ekosistem mangrove.
Yaconias menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada penyediaan bantuan teknis. Pendampingan langsung diberikan secara intensif kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang tersebar di berbagai kampung di Papua.
“Kami memberikan pendampingan mulai dari pengurusan izin akses legal, pembentukan kelembagaan usaha, pelatihan teknis produksi, hingga pemberian bantuan sarana dan peralatan. Produk mereka juga kami fasilitasi pemasarannya melalui Galeri Kreatif DKLH,” jelas Yaconias.
Tak hanya itu, DKLH Papua juga aktif menjembatani masyarakat adat agar terhubung dengan berbagai skema pembiayaan iklim global. Salah satunya adalah program Result-Based Payment (RBP) REDD+ melalui Green Climate Fund, yang memberikan insentif bagi daerah yang berhasil menurunkan emisi karbon dari sektor kehutanan.
“Ke depan, keberhasilan program perhutanan sosial tidak akan kami ukur dari seberapa luas izin yang dikeluarkan. Tolak ukurnya adalah peningkatan pendapatan rumah tangga, terbukanya lapangan kerja baru, serta tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat adat yang menjadi garda terdepan penjaga hutan,” pungkas Yaconias.
Salah satu anggota Kelompok Tani Hutan dari Kabupaten Jayapura, Markus Kogoya, mengaku merasakan dampak positif dari program tersebut. Menurutnya, kini masyarakat mulai beralih mengolah hasil hutan non-kayu yang lebih ramah lingkungan.
“Dulu kami sering menebang pohon untuk dijual. Sekarang kami belajar mengolah sagu dan madu hutan. Hasilnya lebih stabil dan hutannya tetap lestari untuk anak cucu kami,” kata Markus.
Dengan pendekatan ekonomi hijau ini, Pemerintah Provinsi Papua optimistis mampu menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam, sekaligus menjadikan Papua sebagai percontohan pengelolaan hutan berbasis keberlanjutan di Indonesia Timur.
