JAKARTA – Gerakan Pemuda Mahasiswa Anti Korupsi (GPMK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Senin (17/11/2026). Dalam aksi tersebut, GPMK mendesak Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Mabes Polri melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jajaran Polres Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan laporan masyarakat mengenai dugaan pencurian buah kelapa sawit.
Dalam orasinya, Penanggung Jawab Aksi GPMK, Wahyullah Arif, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Mabes Polri, khususnya Divisi Propam, agar melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap Kapolres Mamuju Tengah, Kasat Reskrim, serta Kanit Pidana Umum (Pidum).
GPMK juga meminta agar seluruh personel yang diduga memiliki keterkaitan dengan penanganan perkara tersebut diperiksa guna memastikan tidak adanya pelanggaran kode etik, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan yang menghambat proses penegakan hukum.
“Kami datang ke Mabes Polri untuk meminta keadilan dan kepastian hukum. Kami mendesak Kadiv Propam Mabes Polri agar tidak hanya memeriksa satu atau dua personel, tetapi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jajaran Polres Mamuju Tengah. Apabila ditemukan pelanggaran dan ketidakprofesionalan, kami mendesak agar pejabat yang bertanggung jawab dicopot dari jabatannya,” tegas Wahyullah Arif.
Soroti Dugaan Keterlibatan Oknum dalam Persoalan Sawit
Selain menyoroti penanganan laporan masyarakat, GPMK juga meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan aktivitas pengambilan buah kelapa sawit tanpa hak di lokasi perkebunan warga.
Massa aksi turut meminta Divisi Propam Mabes Polri mengklarifikasi dan memeriksa dua personel yang disebut dalam pengaduan, yakni Brigpol Rusdi dan Brigpol Mawar, terkait dugaan keterkaitan maupun tindakan yang berpotensi menghambat proses penegakan hukum.
Tidak hanya itu, GPMK meminta Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Barat menelusuri sejumlah nama yang disampaikan pihak pelapor untuk diklarifikasi berdasarkan bukti dan keterangan para pihak terkait dugaan pengambilan buah sawit tanpa hak.
Adapun nama-nama yang disebutkan dalam pengaduan tersebut, yakni:
- H. Anto alias …
- Uchu alias Awing.
- Agus.
- H. Rahim.
- Hj. Rannu.
- Kamaruddin.
- H. Firmanto Syam Sam.
- Awing Yusuf.
- Agus Nyengka.
- Tompo Ali.
- Hj. Alusu.
- Misnawati Syam.
- Caya Intang.
- Maya Pone.
Wahyullah menegaskan, nama-nama tersebut perlu ditelusuri melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami meminta Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Barat mengusut dugaan pencurian buah sawit ini sampai tuntas. Kami juga meminta Propam memeriksa setiap personel yang diduga memiliki keterkaitan. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mendapatkan perlindungan sehingga proses penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Beri Tenggat Satu Minggu, GPMK Siapkan Aksi Berjilid-jilid
Dalam pernyataan sikapnya, GPMK memberikan tenggat waktu selama satu minggu kepada Kadiv Propam Mabes Polri untuk menunjukkan langkah konkret atas tuntutan yang telah disampaikan.
Wahyullah Arif menyatakan, apabila dalam kurun waktu tersebut belum ada tindakan maupun kejelasan tindak lanjut, pihaknya akan kembali menggelar aksi unjuk rasa secara berjilid-jilid.
“Kami memberikan waktu satu minggu kepada Kadiv Propam Mabes Polri untuk mengambil langkah konkret. Apabila tidak ada tindakan dan kejelasan tindak lanjut, kami akan kembali turun ke jalan dengan aksi berjilid-jilid. Kami tidak akan berhenti mengawal persoalan ini sampai ada pemeriksaan yang transparan dan tindakan tegas apabila pelanggaran terbukti, termasuk pencopotan pejabat yang terbukti tidak profesional,” tegasnya.
Selain itu, GPMK meminta Kapolri memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut serta memastikan pelapor, saksi, dan masyarakat yang memberikan keterangan memperoleh perlindungan hukum.
GPMK Tegaskan Penegakan Hukum Tidak Boleh Tebang Pilih
Menutup orasinya, GPMK menegaskan bahwa aksi unjuk rasa tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja institusi penegak hukum.
Menurut GPMK, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, setiap laporan masyarakat harus ditangani secara profesional, objektif, transparan, dan tidak diskriminatif.
GPMK menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui jalur konstitusional dan mekanisme hukum yang tersedia hingga terdapat kejelasan atas penanganan perkara.
“Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jabatan bukan kekebalan hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab di hadapan hukum,” tutup Wahyullah Arif.
GERAKAN PEMUDA MAHASISWA ANTI KORUPSI (GPMK)
Wahyullah Arif
Penanggung Jawab Aksi











