Example 728x250
Berita

HUT ke-80 Muara Enim: Kaya Sumber Daya Alam, Pemkab Dituntut Jemput Proyek Nasional dan Percepat Hilirisasi

49
×

HUT ke-80 Muara Enim: Kaya Sumber Daya Alam, Pemkab Dituntut Jemput Proyek Nasional dan Percepat Hilirisasi

Sebarkan artikel ini

 

MUARA ENIM – Memasuki usia ke-80 tahun pada 2026, Kabupaten Muara Enim seharusnya tidak hanya menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) sebagai agenda seremonial. Momentum delapan dekade ini harus menjadi ruang refleksi sekaligus evaluasi terhadap arah pembangunan dan keberanian pemerintah daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

 

Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Kabupaten Muara Enim, Alkausar, menilai pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret menghadapi tantangan fiskal, terutama menyusul kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

 

Menurutnya, berkurangnya TKD tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk memperlambat pembangunan atau hanya berkutat pada penghematan belanja APBD. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk mengubah pola kerja pemerintahan, dari yang selama ini cenderung pasif menunggu alokasi anggaran menjadi lebih proaktif menjemput program kementerian, pendanaan pemerintah pusat, dan proyek strategis nasional.

 

“Di sinilah kepemimpinan kepala daerah diuji. Kepala daerah tidak cukup hanya mampu mengelola dan membagi anggaran yang tersedia. Harus ada keberanian, gagasan, dan kemampuan membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan program pembangunan agar masuk ke Kabupaten Muara Enim,” tegas Alkausar.

 

Ia menilai, pemerintah daerah harus lebih agresif mendatangi kementerian dan lembaga terkait, membangun koordinasi dengan BUMN, serta membuka komunikasi dengan investor strategis. Bukan sekadar melakukan kunjungan, tetapi membawa proposal, data, perencanaan, dan kebutuhan pembangunan yang jelas agar Muara Enim memiliki posisi kuat dalam agenda pembangunan nasional.

 

Alkausar menegaskan, Muara Enim bukan daerah yang kekurangan potensi. Kabupaten ini memiliki kekayaan sumber daya alam berupa batu bara, minyak dan gas bumi, serta potensi energi lainnya yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

 

Namun, kekayaan alam tersebut jangan hanya menjadi komoditas yang diambil dan dipasarkan sebagai bahan mentah. Muara Enim harus memperjuangkan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi sumber daya alam.

 

Salah satu peluangnya adalah pengembangan hilirisasi batu bara melalui teknologi gasifikasi untuk menghasilkan produk turunan seperti dimethyl ether (DME), bahan baku industri kimia, serta pengembangan industri pengolahan batu bara di kawasan Tanjung Enim.

 

Selain itu, potensi minyak dan gas bumi perlu didorong untuk mendukung pengembangan industri pengolahan. Pengembangan energi biomassa, termasuk pemanfaatan serbuk kayu sebagai bahan bakar pendamping pembangkit listrik, juga dapat menjadi peluang ekonomi baru apabila didukung kebijakan, investasi, dan rantai pasok yang berkelanjutan.

 

“Jangan sampai Muara Enim hanya menjadi daerah penghasil bahan baku, sementara proses pengolahan, nilai tambah industri, dan peluang ekonomi justru lebih banyak dinikmati di luar daerah. Kita harus berani memperjuangkan agar hilirisasi dan investasi strategis juga tumbuh di tanah Muara Enim,” ujarnya.

 

Menurutnya, peluang tersebut membutuhkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan program dan proyek melalui kementerian terkait, BUMN, maupun investor nasional. Pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur pendukung, kepastian perencanaan, dan kemudahan pelayanan investasi sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Lebih jauh, Alkausar mengingatkan bahwa keberhasilan mendatangkan proyek strategis nasional tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi atau megahnya bangunan yang berdiri.

 

Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan masyarakat Muara Enim mendapatkan manfaat nyata dari setiap proyek yang masuk.

 

Tenaga kerja lokal harus memperoleh kesempatan, pengusaha daerah harus mendapatkan ruang usaha, koperasi dan UMKM harus dilibatkan dalam rantai pasok, serta pembangunan infrastruktur harus menjawab kebutuhan masyarakat.

 

“Jangan sampai proyek strategis nasional berdiri megah di tanah Muara Enim, tetapi masyarakat di sekitarnya hanya menjadi penonton. Kita ingin investasi datang, industri berkembang, tetapi rakyat daerah juga harus mendapatkan kesempatan dan manfaat ekonomi,” tegasnya.

 

Ia mendorong Pemkab Muara Enim menyusun peta jalan pembangunan yang lebih terukur, termasuk daftar proyek prioritas yang akan diperjuangkan ke pemerintah pusat, kesiapan infrastruktur, pengembangan kawasan industri, dan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

 

DPRD, pemerintah provinsi, dunia usaha, perguruan tinggi, serta elemen masyarakat juga perlu dilibatkan untuk mengawal agenda tersebut agar perjuangan pembangunan menjadi kepentingan bersama.

 

Delapan Puluh Tahun, Saatnya Menguji Keberanian Kepemimpinan

 

Dalam momentum HUT ke-80 Kabupaten Muara Enim, Alkausar mengajak seluruh pemangku kepentingan melakukan refleksi terhadap perjalanan pembangunan selama delapan dekade.

 

Menurutnya, usia 80 tahun harus menjadi titik tolak perubahan, bukan sekadar kebanggaan atas kekayaan sumber daya alam yang dimiliki.

 

“Sudah saatnya kita bertanya, sejauh mana kekayaan alam Muara Enim telah memberikan nilai tambah bagi masyarakatnya? Seberapa besar kesempatan ekonomi yang tersedia bagi pengusaha lokal, koperasi, UMKM, dan tenaga kerja daerah? Ini harus menjadi bagian dari evaluasi pembangunan kita,” ungkapnya.

 

Ia menegaskan bahwa kepala daerah tidak hanya diuji ketika anggaran melimpah. Justru karakter kepemimpinan sesungguhnya terlihat ketika anggaran terbatas, sementara tuntutan dan harapan rakyat tetap besar.

 

Karena itu, pemerintah daerah harus berani keluar dari pola kerja konvensional. Tidak cukup hanya mengandalkan APBD, tetapi harus mampu mendatangkan peluang, memperjuangkan proyek nasional, dan memastikan kekayaan alam menjadi kekuatan ekonomi bagi masyarakat.

 

“Jangan sampai Muara Enim hanya kaya di perut bumi, tetapi lemah dalam memperjuangkan pembangunan di atas bumi sendiri. Kita tidak ingin kekayaan alam terus memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional, sementara masyarakat di daerah penghasil belum mendapatkan manfaat yang sebanding,” pungkas Alkausar.

 

Delapan puluh tahun perjalanan Kabupaten Muara Enim harus menjadi momentum perubahan. Sebab, keberhasilan pembangunan bukan hanya tentang seberapa besar anggaran yang dikelola atau berapa banyak sumber daya alam yang dihasilkan, melainkan seberapa besar manfaat pembangunan itu kembali kepada rakyat.

Red.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *