Example 728x250
BeritaDaerah

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka H. Iing Misbahuddin Sentil Pejabat, Peringatkan Konflik Kepentingan Pengadaan Proyek Berpotensi Tindak Pidana Korupsi

80
×

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka H. Iing Misbahuddin Sentil Pejabat, Peringatkan Konflik Kepentingan Pengadaan Proyek Berpotensi Tindak Pidana Korupsi

Sebarkan artikel ini

DIVISINEWS|MAJALENGKA – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka Fraksi PKS, H. Iing Misbahuddin, A.Md.Kom., S.M., S.H., M.E. melontarkan peringatan tegas kepada seluruh penyelenggara jabatan publik terkait bahaya konflik kepentingan (conflict of interest) di pengelolaan proyek‑proyek pemerintah daerah. Peringatan itu ia sampaikan lewat unggahan akun media sosial pribadinya, Jumat (13‑11‑2026).

Sebagai pimpinan Komisi III yang ruang tugasnya mengawasi bidang pekerjaan umum, infrastruktur serta tata kelola proyek anggaran daerah, H. Iing Misbahuddin menegaskan bahwa jabatan publik adalah amanah mandat untuk melayani rakyat, bukan sarana akumulasi kekayaan pribadi, keluarga, maupun kelompok tertentu.

“Jabatan publik itu bukan tiket untuk melakukan akumulasi kekayaan pribadi, melainkan sebuah mandat untuk melayani rakyat. Ketika kepala daerah, pejabat dinas, hingga anggota dewan (legislatif) menggunakan pengaruhnya untuk mengamankan paket proyek bagi diri sendiri, keluarga, atau kelompoknya, saat itulah konflik kepentingan berbuah menjadi tindak pidana korupsi,” tegas H. Iing Misbahuddin.

Ia juga mengingatkan ketegasan peraturan perundang‑undangan Indonesia yang melarang pejabat terlibat bisnis pada proyek yang dibiayai uang rakyat. Menurutnya pelanggaran prinsip tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan luar biasa yang terancam sanksi pidana berat.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif, Komisi III kerap turun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi‑lokasi pekerjaan pembangunan guna memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis dan ketentuan perundang‑undangan yang berlaku.

Perlu ditekankan, pernyataan H. Iing Misbahuddin merupakan kritik umum terhadap praktik tata kelola proyek pemerintah secara luas, belum menunjuk nama pihak tertentu. Peringatan ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh elemen pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta integritas pengelolaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.

Reporter : Asep Iskandar

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *