Divisinews.com // Palembang, – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuasin menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Ballroom Hotel Excelton, Jumat (9/10/2026). Kegiatan ini menjadi forum koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas serta fungsi instansi di bidang hukum, imigrasi, pemasyarakatan, perlindungan saksi dan korban, serta hak asasi manusia.
Lapas Kelas IIA Banyuasin diwakili oleh Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Adm. Kamtib). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan di wilayah Sumatera Selatan serta sejumlah instansi terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi XIII DPR RI menyoroti sejumlah isu strategis, meliputi penguatan integritas, perbaikan tata kelola, pemenuhan hak warga binaan, kolaborasi lintas lembaga, serta kebutuhan penambahan asesor untuk mendukung pelaksanaan asesmen dan pembinaan warga binaan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan, Yulius Sahruzah, turut memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi jajaran pemasyarakatan, di antaranya overkapasitas hunian, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta kebutuhan peningkatan kompetensi asesor.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari sejumlah instansi, pendalaman materi, dan sesi tanya jawab bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI. Forum tersebut menjadi ruang penyampaian masukan dan pembahasan kendala dalam pelaksanaan tugas masing-masing instansi.
Kepala Lapas Kelas IIA Banyuasin, Reza M. Purnama, melalui Plh. Kepala, Indra Wijaya, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan.
“Melalui forum ini, kami memperoleh kesempatan untuk menyimak berbagai arahan dan masukan strategis dalam meningkatkan tata kelola pemasyarakatan. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat integritas, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta memastikan pemenuhan hak warga binaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi antara DPR RI dan instansi terkait semakin kuat sehingga berbagai tantangan penyelenggaraan pemasyarakatan dapat ditindaklanjuti secara terukur dan berkelanjutan.
Pewarta yusan
