Divisinews.com//JAKARTA – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui berbagai kanal informasi dan layanan digital, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memudahkan masyarakat mengakses informasi sekaligus mengetahui berbagai program dan pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah.
Hal itu disampaikan Wagub dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta pada Rabu, 11 November 2026.
Menurutnya, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab badan pengawas, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Ia menyampaikan, partisipasi publik diperlukan agar masyarakat dapat ikut mengawasi program dan pekerjaan pemerintah.
“Pengawasan itu juga dilakukan bukan hanya (oleh) pengawas-pengawas saja, tetapi masyarakat juga perlu ikut andil dalam melakukan pengawasan,” ucapnya.
Pemprov Jateng terus mengembangkan berbagai akses informasi melalui sejumlah layanan digital. Salah satunya aplikasi PPID Mobile yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi publik, mengajukan keberatan, serta berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
Di sektor kesehatan, keterbukaan informasi juga diterapkan melalui aplikasi RSMS Online milik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi pendaftaran online, jadwal klinik, dokter, ketersediaan layanan rawat inap, hingga fasilitas rumah sakit.
Selain menyediakan akses informasi, Pemprov Jateng juga memperkuat literasi keterbukaan informasi melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah, hingga lembaga pengawasan. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif, dan berintegritas.
Dalam pemaparannya, Wagub juga menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2025. Adapun dari 35 SKPD atau OPD di lingkungan Pemprov Jateng, sebanyak 26 SKPD atau 74,28% telah masuk kategori Informatif. Sementara itu, seluruh rumah sakit daerah atau 7 RSUD milik Pemprov Jateng telah mencapai kategori Informatif.
Keterbukaan juga diterapkan dalam tata kelola birokrasi, khususnya proses pengisian jabatan pejabat di lingkungan Pemprov Jateng.
Wagub menjelaskan, pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta dengan mempertimbangkan kompetensi dan profesionalisme. Tahapannya, meliputi asesmen/penilaian, verifikasi, hingga uji kompetensi yang dilaksanakan secara transparan. Ia mengatakan, mekanisme tersebut memastikan pengisian jabatan berjalan sesuai ketentuan dan tidak membuka ruang praktik titip jabatan.
“Itu membuktikan bahwa keterbukaan, benar-benar kita lakukan,” ucapnya.
Ia menambahkan, Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., juga telah membuka akses komunikasi dengan masyarakat melalui Rumah Rakyat. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus memperluas ruang partisipasi publik.
Dok- (Humas Jateng)
