Wajo, SULSEL – Divisinews.online // Kabupaten Wajo kembali menjadi sorotan tajam, kali ini terkait proyek rehabilitasi asrama yang terdaftar di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dalam dokumen proyek tersebut, tertera nama “Asrama Hipermawa Jogja” sebagai objek rehab. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kejanggalan besar: asrama resmi Hipermawa (Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo) berlokasi di Makassar, bukan di Yogyakarta. Adapun asrama yang berada di Yogyakarta dikenal sebagai Asrama Kepmawa (Kerukunan Pelajar Mahasiswa Wajo), bukan Hipermawa.
Kondisi ini memicu dugaan kuat adanya manipulasi anggaran yang tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga menunjukkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Ketua Umum Hipermawa, Muhammad Adam Surya, mengecam keras pengalihan anggaran yang dinilai tidak berdasar ini.
“Ini adalah bentuk pengabaian nyata terhadap kebutuhan mahasiswa Wajo di Makassar yang selama ini justru sangat membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah. Kami melihat indikasi adanya praktik manipulasi yang harus segera diusut tuntas,” tegasnya.
Penggunaan nama “Hipermawa” dalam proyek ini tak hanya melukai integritas organisasi, tetapi juga memicu dugaan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Pengalihan dana publik untuk tujuan yang tidak sesuai prioritas memperlihatkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Jika benar nama Hipermawa sengaja dicatut untuk mengarahkan dana ke pihak tertentu, maka ini adalah bentuk pelanggaran serius yang membutuhkan investigasi mendalam dan tindakan hukum.
Hipermawa mendesak pemerintah Kabupaten Wajo, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah tegas.
“Kami meminta pihak-pihak terkait memberikan klarifikasi resmi dan membuka seluruh data terkait proyek ini. Jika ada pelanggaran, pelaku harus ditindak tegas sesuai hukum,” tambah Adam.
Kasus ini juga menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah agar tidak lagi bermain-main dengan dana publik. Transparansi, akuntabilitas, dan prioritas yang tepat harus menjadi acuan utama dalam pengelolaan anggaran, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan mahasiswa Wajo. Publik dan kader Hipermawa kini menanti tindakan nyata, bukan sekadar janji kosong. Jika tidak segera ditindaklanjuti, bukan hanya nama baik organisasi yang tercoreng, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan semakin terkikis.
Penulis: Naufal
Redaksi
