divisinews.com // KOTA PASURUAN – Kesabaran warga akhirnya habis. Merasa keluhan terkait tingginya angka kecelakaan di jalur alternatif perbaikan Jembatan Bukwedi diabaikan pemerintah, puluhan warga bersama Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (GM-FKPPI) Kota Pasuruan menggelar aksi unjuk rasa dan pemblokiran jalan di pertigaan Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Rabu (17/6/2026).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu disertai istighosah dan doa bersama sebagai bentuk keprihatinan atas rentetan kecelakaan yang terus terjadi di jalur pengalihan arus selama proyek perbaikan Jembatan Bukwedi berlangsung. Dampaknya, arus lalu lintas di kawasan tersebut lumpuh total selama beberapa jam.
Ketua GM-FKPPI Kota Pasuruan, Ayi Suhaya, S.H., menegaskan aksi tersebut merupakan puncak kekecewaan masyarakat dari wilayah Kraton hingga Kebonagung terhadap pemerintah yang dinilai gagal menjamin keselamatan pengguna jalan.
Menurutnya, selama dua bulan terakhir jalur alternatif tersebut telah berubah menjadi “jalur maut” yang menelan korban jiwa, korban luka berat hingga luka ringan. Namun hingga kini, tidak terlihat langkah konkret dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
“Sudah ada korban meninggal dunia, korban luka berat, dan luka ringan. Tapi sampai sekarang tidak ada tindakan nyata. Pemerintah dan para wakil rakyat seolah menutup mata terhadap penderitaan masyarakat,” tegas Ayi dalam orasinya.
Massa secara terbuka melayangkan kritik keras kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, hingga anggota DPRD Kota Pasuruan, khususnya perwakilan dari Daerah Pemilihan Gadingrejo. Mereka menilai para pejabat daerah tidak menunjukkan kepekaan terhadap persoalan keselamatan yang sedang dihadapi warga.
Kekecewaan tersebut juga dituangkan dalam sejumlah spanduk dan banner yang dibawa peserta aksi. Salah satu tulisan yang paling menyita perhatian berbunyi, “Walikota dan Wakil Walikota Jangan 3D Tok (Datang, Duduk, Duit).”
Tak hanya itu, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan juga menjadi sasaran kritik tajam. Massa menilai Dishub gagal melakukan rekayasa lalu lintas yang efektif sehingga jalur alternatif yang sempit justru dipadati kendaraan besar dan kendaraan kecil secara bersamaan.
“Truk-truk besar bercampur dengan sepeda motor dan kendaraan pribadi dalam satu jalur yang sempit. Kondisi ini sangat berbahaya dan menjadi penyebab utama kecelakaan. Kalau regulasi kelas jalan tidak ditegakkan, korban akan terus berjatuhan,” ujar Ayi.
Karena merasa aspirasi mereka tidak mendapat perhatian di tingkat daerah, GM-FKPPI menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional. Mereka berencana mengirimkan laporan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar pemerintah pusat mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan.
Massa berharap Presiden memberikan teguran keras kepada pemerintah daerah dan pihak terkait yang dinilai lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap keselamatan masyarakat.
Meski aksi berlangsung dengan tensi tinggi dan menyebabkan kemacetan panjang, kegiatan berakhir secara tertib. Namun warga memberikan ultimatum bahwa aksi dengan massa yang lebih besar akan digelar apabila tuntutan terkait pengaturan lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan kembali diabaikan.
“Jangan tunggu korban berikutnya jatuh. Keselamatan warga harus menjadi prioritas, bukan sekadar janji dan wacana,” seru salah satu orator sebelum aksi dibubarkan.
