PONTIANAK – Skema pembagian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU No. 64.781.11 yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol atau Jalan Adi Sucipto No. 53, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, menuai keluhan dari sejumlah pengemudi kendaraan niaga.
Keluhan tersebut berkaitan dengan sistem pembelian BBM yang disebut menggabungkan Biosolar bersubsidi dengan Pertamina Dex non-subsidi dalam satu alokasi pembelian. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pengemudi mengenai transparansi pembagian kuota serta kesesuaiannya dengan ketentuan penyaluran BBM bersubsidi.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, SPBU yang dikelola oleh Heri dengan pengawas Budi tersebut menerapkan jadwal pembelian khusus bagi kendaraan niaga.
Adapun skema yang disampaikan kepada pengemudi meliputi:
- Kendaraan roda empat: alokasi 60 liter per hari pada Selasa dan Kamis.
- Kendaraan roda enam: alokasi 200 liter per hari pada Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu.
Namun, pengemudi kendaraan roda enam mengeluhkan bahwa dari total alokasi 200 liter yang disebut sebagai jatah pembelian, hanya 160 liter berupa Biosolar bersubsidi, sedangkan 40 liter lainnya merupakan Pertamina Dex non-subsidi.
Selain itu, menurut keterangan pengemudi, apabila mereka hendak membeli Biosolar di luar jadwal yang telah ditentukan, diberlakukan skema pembelian perbandingan 1:1, yakni 100 liter Biosolar dan 100 liter Pertamina Dex.
Pengemudi juga menyebutkan bahwa pada hari Kamis, alokasi pembelian tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan Indomaret.
Pihak pengelola disebut menyampaikan bahwa pengaturan tersebut dilakukan agar kuota BBM dapat tersalurkan dan habis terjual dalam satu hari. Meski demikian, para pengemudi berharap kebijakan tersebut dapat dijelaskan secara terbuka, terutama terkait dasar penetapan komposisi BBM bersubsidi dan non-subsidi.
Pengemudi Pertanyakan Keadilan Pembelian BBM
Pada Jumat, 18 September 2026, seorang pengemudi kendaraan roda enam menyampaikan keberatannya terhadap skema pembelian tersebut.
“Katanya jatah 200 liter BBM subsidi, padahal kenyataannya hanya 160 liter solar subsidi dan 40 liter Dex yang bukan subsidi. Di mana keadilannya? Kami ini tidak mampu, bagaimana caranya menanggung beban demikian? Padahal kami sangat membutuhkannya, tapi apa daya kami terpaksa menerima apa adanya,” ungkapnya.
Menurut pengemudi, kondisi tersebut menambah beban biaya operasional kendaraan niaga. Pasalnya, pembelian BBM non-subsidi dengan harga yang berbeda dari Biosolar bersubsidi berdampak langsung terhadap pengeluaran mereka.
Mereka berharap penyaluran Biosolar bersubsidi dapat dilakukan sesuai ketentuan dan berdasarkan kriteria penerima yang berlaku, tanpa adanya kewajiban pembelian BBM non-subsidi sebagai persyaratan untuk memperoleh BBM bersubsidi.
Minta Pertamina dan BPH Migas Lakukan Klarifikasi
Atas persoalan tersebut, para pengemudi berharap PT Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas dapat memberikan perhatian serta melakukan klarifikasi terhadap mekanisme penyaluran BBM di SPBU No. 64.781.11 Pontianak.
Klarifikasi diperlukan untuk memastikan apakah skema pembagian alokasi, jadwal pembelian, serta penggabungan Biosolar bersubsidi dengan Pertamina Dex non-subsidi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, pihak pengelola SPBU, termasuk Heri selaku pengelola dan Budi selaku pengawas, perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan mengenai kebijakan tersebut.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak pengelola SPBU maupun Pertamina Patra Niaga terkait keluhan tersebut masih perlu dikonfirmasi.
Masyarakat dan para pengemudi berharap penyaluran BBM bersubsidi dapat berjalan secara transparan, tepat sasaran, serta tidak menambah beban masyarakat yang memang berhak menerima subsidi.
Penulis: NS
