Manggarai, NTT //divisinews.com – Ketua Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP KPK), Stefanus Woket, menyoroti kondisi memprihatinkan yang dialami warga Dusun Kelumpang, Desa Kajong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dalam kegiatan tatap muka bersama masyarakat yang digelar di Dusun Kelumpang, Minggu (7/6/2026),.
ia menilai pemerintah belum memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan mendasar yang dihadapi warga.
“Kami melihat langsung kondisi masyarakat di sini. Sebagai lembaga pengawas, kami menilai pemerintah terkesan tutup mata terhadap penderitaan warga Dusun Kelumpang,” tegas Stefanus.
Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. LP KPK menerima berbagai keluhan warga dan melakukan peninjauan langsung hingga ke sumber mata air.
Di hadapan LP KPK dan media, warga mengungkapkan realita pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun. Krisis air bersih menjadi persoalan utama yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, sanitasi, hingga kesejahteraan keluarga.
Tokoh masyarakat setempat, Marianus Min, menjelaskan bahwa warga hanya mengandalkan tiga sumber mata air yang lokasinya cukup jauh dari permukiman. Sumber air terdekat bernama Wae Wako berjarak sekitar 500 meter dengan debit yang sangat kecil. Untuk mencapainya, warga harus melewati tanjakan dan turunan curam yang cukup berbahaya.
“Setiap hari ibu-ibu dan anak-anak harus berjalan jauh untuk mengambil air. Air yang dibawa pulang hanya untuk kebutuhan memasak dan minum. Sementara mandi dan mencuci terpaksa dilakukan langsung di mata air,” ujarn
Kepala Dusun Kelumpang, Kanisius Kuntung, menambahkan bahwa persoalan yang dihadapi warga tidak hanya soal air bersih. Minimnya fasilitas MCK, rumah tidak layak huni, serta buruknya akses jalan menuju dusun turut memperparah kondisi kehidupan masyarakat.
“Dari 25 kepala keluarga yang tinggal di dusun ini, hanya delapan rumah yang memiliki MCK darurat. Sebanyak empat rumah masih dalam kondisi tidak layak huni. Karena keterbatasan sanitasi, sebagian warga terpaksa buang air besar sembarangan. Jalan masuk ke dusun sepanjang satu kilometer juga masih berbatu dan sulit dilalui,” ungkapnya.
Kondisi tersebut dinilai sebagai persoalan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dan penanganan segera. Warga berharap pemerintah desa, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah pusat tidak lagi menutup mata terhadap penderitaan yang mereka alami.
“Sebagai warga negara. Tolong bantu kami mendapatkan air bersih, fasilitas MCK yang layak, perbaikan rumah, dan akses jalan yang memadai. Dana desa, dana kabupaten maupun dana pusat harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” harap Kanisius.
Warga juga mengaku selama ini hampir tidak pernah melihat kehadiran pemerintah secara langsung di wilayah mereka.
“Kami merasa hidup seperti masyarakat di daerah terpencil yang terlupakan. Sangat jarang ada kunjungan atau perhatian dari pemerintah,” keluh warga.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, LP KPK menyatakan siap mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga mendapat perhatian dari para pengambil kebijakan.
“Kami sangat prihatin setelah melihat langsung kondisi warga dan sumber mata air yang mereka gunakan. Keluhan masyarakat ini tidak boleh diabaikan. Kami siap mengawal dan memperjuangkan aspirasi warga Kelumpang agar segera mendapat solusi nyata dari pemerintah,” tegas Stefanus.
LP KPK mendesak pemerintah untuk segera turun ke lapangan dan mengambil langkah konkret. Kebutuhan air bersih, sanitasi yang layak, rumah sehat, dan akses jalan merupakan hak dasar masyarakat yang tidak boleh terus diabaikan.
“Warga Dusun Kelumpang telah terlalu lama menunggu kehadiran negara,” tutupnya.
