Padahal, setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha wajib memiliki legalitas dan perizinan berusaha melalui OSS sebagai syarat agar operasional perusahaan diakui secara hukum serta memenuhi ketentuan operasional maupun komersial yang berlaku.
Namun, perusahaan penggilingan batu yang diduga milik MN tersebut disebut-sebut masih beroperasi hingga saat ini tanpa memiliki data perizinan OSS yang jelas.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Sukendar, menilai adanya indikasi pembiaran dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan penindakan.
“Jika benar perusahaan tersebut telah beroperasi bertahun-tahun tanpa mengantongi perizinan OSS, maka perlu dipertanyakan fungsi pengawasan dari instansi terkait. Jangan sampai ada kesan pembiaran atau bahkan tutup mata terhadap pelanggaran yang terjadi,” ujar Sukendar.
Menurutnya, persoalan ini menjadi penting mengingat Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Pati, saat ini tengah menjadi sorotan terkait berbagai persoalan penerimaan pajak daerah dan optimalisasi pendapatan pemerintah.
Karena itu, Sukendar meminta Pemerintah Kabupaten Pati untuk segera melakukan pendataan ulang terhadap seluruh perusahaan besar yang telah beroperasi namun belum melengkapi legalitas usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pemkab Pati harus melakukan pendataan ulang terhadap perusahaan-perusahaan besar yang belum memiliki izin namun sudah beroperasi. Hal ini penting agar potensi penerimaan negara maupun daerah dari sektor pajak tidak hilang dan pemerintah tidak mengalami kerugian,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kebijakan penarikan pajak yang selama ini lebih banyak menyasar pelaku usaha kecil dan pedagang kaki lima.
“Jangan sampai pemerintah justru membebani pedagang kaki lima, sementara perusahaan-perusahaan besar yang belum memenuhi kewajiban perizinannya dibiarkan begitu saja. Semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” katanya.
Sukendar menegaskan bahwa pemerintah harus menunjukkan keberanian dalam melakukan penegakan aturan tanpa pandang bulu.
“Pemerintah harus berani membongkar dan menindaklanjuti perusahaan-perusahaan besar yang melanggar aturan. Jangan tebang pilih. Jika masyarakat kecil melakukan pelanggaran langsung ditindak, maka perusahaan besar yang diduga melanggar juga harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Rls- @(Team)
