Mandailing Natal – Dugaan praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang melibatkan oknum Kepala Desa Simpang Banyak Julu, Juanda Rangkuti, menghebohkan Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Aktivitas ilegal tersebut diduga telah berlangsung cukup lama dan disebut-sebut mengatasnamakan adanya “backing” aparat berpangkat jenderal, sehingga terkesan sulit tersentuh hukum.
Bendahara SATMA AMPI Mandailing Natal, Muhammad Saleh, dalam keterangannya kepada wartawan menegaskan bahwa dugaan PETI tersebut tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, khususnya ekosistem sungai, tetapi juga telah menelan korban jiwa.
“Jika benar seorang kepala desa terlibat langsung dalam aktivitas PETI dan berlindung di balik nama besar aparat, maka ini merupakan ancaman serius bagi penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan desa,” ujar Muhammad Saleh.
Ia mengungkapkan, aktivitas PETI di wilayah Simpang Banyak Julu diduga telah menyebabkan jatuhnya korban. Beberapa bulan lalu pada tahun 2025, seorang pekerja tambang dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di lokasi tambang emas ilegal tersebut.
Tidak berhenti di situ, pada 23 November 2025, seorang warga bernama Husnil kembali menjadi korban. Korban diduga tertimpa batu di area pertambangan emas ilegal yang sama.
“Korban jiwa ini harus menjadi alarm keras bagi aparat penegak hukum. Jangan sampai aktivitas ilegal terus dibiarkan hingga nyawa masyarakat menjadi taruhannya,” tegasnya.
Muhammad Saleh juga secara khusus meminta perhatian Kapolres Mandailing Natal yang baru agar tidak menutup mata terhadap persoalan PETI yang selama ini dinilai meresahkan masyarakat.
“Kami meminta Kapolres Madina yang baru agar bertindak tegas, profesional, dan transparan. Usut tuntas dugaan keterlibatan siapa pun, baik pelaku lapangan maupun pihak yang diduga menjadi backing. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” katanya.
SATMA AMPI Mandailing Natal, lanjut Muhammad Saleh, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah penegakan hukum atas aktivitas PETI dan mendorong pemerintah daerah bersama aparat keamanan untuk segera menutup seluruh lokasi tambang ilegal demi melindungi lingkungan serta keselamatan masyarakat.
“Negara tidak boleh kalah oleh tambang ilegal. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
